Berita

Ilustrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/Net

Politik

Mayoritas Publik Menghendaki PSBB Dihentikan

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas publik menghendaki penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah untuk segera dihentikan.

Demikian hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia terkait mitigasi dampak Covid-19 terhadap tarik-menarik Kepentingan Ekonomi Dan Kesehatan.

"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi sekitar 55% dari 60,6% pada temuan sebelumnya," ujar
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (18/10).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (18/10).

Di bulan September, jelasnya, ada sedikit penguatan dukungan terhadap keberlanjutan PSBB dan pihak yang menghendaki PSBB dihentikan cenderung melemah. Namun secara statistik tidak signifikan.

"Jadi tampak aspirasi publik terkait PSBB dalam dua bulan terakhir tidak berbeda signfikan, warga secara signifikan lebih menginginkan PSBB dihentikan saja," ungkapnya.

Pergeseran persepsi publik justru tampak signifikan antara prioritas pada isu kesehatan atau isu ekonomi. Pada temuan sebelumnya, terjadi perubahan signifikan di mana antara isu kesehatan dan isu ekonomi menjadi lebih berimbang.

Sementara kali ini tampak kembali lagi pada temuan awal, yaitu prioritas kesehatan signifikan lebih dominan ketimbang perekonomian. Hampir seluruh warga menilai persoalan Covid-19 mengancam kesehatan dan perekonomian, baik nasional maupun pribadi.

"Meski hampir semua warga merasa terancam dan menilai isu kesehatan merupakan prioritas, tapi mayoritas juga menilai kebijakan PSBB bisa dihentikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 1.200 orang menjadi sampel responden dan diwawancara melalui telepon. Survei dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya