Berita

Ilustrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/Net

Politik

Mayoritas Publik Menghendaki PSBB Dihentikan

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas publik menghendaki penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah untuk segera dihentikan.

Demikian hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia terkait mitigasi dampak Covid-19 terhadap tarik-menarik Kepentingan Ekonomi Dan Kesehatan.

"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi sekitar 55% dari 60,6% pada temuan sebelumnya," ujar
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (18/10).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (18/10).

Di bulan September, jelasnya, ada sedikit penguatan dukungan terhadap keberlanjutan PSBB dan pihak yang menghendaki PSBB dihentikan cenderung melemah. Namun secara statistik tidak signifikan.

"Jadi tampak aspirasi publik terkait PSBB dalam dua bulan terakhir tidak berbeda signfikan, warga secara signifikan lebih menginginkan PSBB dihentikan saja," ungkapnya.

Pergeseran persepsi publik justru tampak signifikan antara prioritas pada isu kesehatan atau isu ekonomi. Pada temuan sebelumnya, terjadi perubahan signifikan di mana antara isu kesehatan dan isu ekonomi menjadi lebih berimbang.

Sementara kali ini tampak kembali lagi pada temuan awal, yaitu prioritas kesehatan signifikan lebih dominan ketimbang perekonomian. Hampir seluruh warga menilai persoalan Covid-19 mengancam kesehatan dan perekonomian, baik nasional maupun pribadi.

"Meski hampir semua warga merasa terancam dan menilai isu kesehatan merupakan prioritas, tapi mayoritas juga menilai kebijakan PSBB bisa dihentikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 1.200 orang menjadi sampel responden dan diwawancara melalui telepon. Survei dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya