Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti/Repro

Politik

Penangkapan Petinggi KAMI Bikin Aktivis 98 Ini Geleng-geleng Kepala

SABTU, 17 OKTOBER 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Hal yang diprotes oleh publik dari Omnibus law UU Ciptaker ini mulai dari proses dan substansi. Bahkan, cara pemerintah menangani protes publik dengan melakukan penangkapan pun dinilai berlebihan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mencontohkan penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dianggap memprovokasi aksi massa menolak omnibus law.

"Jadi, proses diprotes orang, substansi diprotes, cara menangani protes juga berlebihan," kata Ray Rangkuti saat mengisi diskusi daring Smart FM bertajuk "Omnibus Law dan Aspirasi Publik" pada Sabtu (17/10).

"Misalnya yang baru kita baca pernyataan polisi terkait dengan penangkapan setidaknya 8 anggota KAMI itu membuat kita semua geleng-geleng kepala," imbuh aktivis 98 ini.

Menurut Ray, massifnya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat baik di Ibukota maupun di berbagai daerah yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja mesti dijadikan warning oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ini sinyal penting warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang," pungkas Ray Rangkuti.

Selain Ray, hadir secara daring dalam diskusi tersebut adalah Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Litbang Kompas Yohan Wahyu, dan Pengamat Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing.

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Andi Arief: Ternyata Ada Dendam PDIP Terhadap SBY Sebagai Menantu Jenderal Sarwo Edhie Wibowo

Rabu, 17 Februari 2021 | 20:17

Politisi PDIP Doakan Anies Binasa, Andi Sinulingga: Apakah Yang Begini Tidak Diproses?

Senin, 15 Februari 2021 | 12:37

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Benarkan Rumahnya Digeledah, Ihsan Yunus PDIP Bungkam Ditanya Hilangkan Barang Bukti Suap Bansos

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:15

Rampung Diperiksa 7,5 Jam, Ihsan Yunus: Semuanya Sudah Disampaikan Ke Penyidik

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:55

BMI: Pak Moeldoko Minim Prestasi Dan Buruk Bagi Mental Kepemimpinan Demokrat

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:33

Cek Ombak, Simulasi Lawan Anies Bisa Jadi Penentu Nasib Prabowo Di 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:07

Ketua IKKT Puspen TNI Beri Bantuan Anggota Terdampak Banjir

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58

Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Saksi Ahli Di Sidang Syahganda Pilih Mundur

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:47

Indriyanto Seno Adji: Tak Semua Sengketa Pertanahan Dilabeli “Mafia Tanah”

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:39

Enam Jam Berlalu, Ihsan Yunus Masih Dikorek Penyidik KPK Soal Korupsi Bansos Covid-19

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:19

India-Pakistan Sepakat Akhiri Konflik Bersenjata Di Kashmir

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:14

LaNyalla Tersentak, 332 Desa Di Kalbar Belum Nikmati Listrik, Bahkan Ada Yang Numpang Ke Malaysia

Kamis, 25 Februari 2021 | 19:59

Selengkapnya