Berita

Petinggi KAMI yang ditangkap/Repro

Politik

Forum Aktivis Bandung: Penangkapan Aktivis Indikasi Rezim Jokowi Khianati Reformasi

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 19:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penangkapan terhadap aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mengindikasikan bahwa rezim Joko Widodo mengkhianati reformasi 1998.

Demikian ditegaskan oleh Koordinator Forum Aktivis Bandung, Budiana Irmawan menanggapi ditangkapnya para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan dalih melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Aparat kepolisian bertindak arogan, menangkap aktivis KAMI yang menolak UU omnibus law seperti pelaku kriminal. Polisi berdalih terjadi pelanggaran UU ITE. Padahal kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin konstitusi," ujar Budiana Irmawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).


UU ITE sendiri saat ini kata Budiana, diibaratkan sebagai pasal karet Haatzaai Artikelen warisan kolonial yang kerap dipakai oleh rezim orde baru untuk membelenggu oposisi.

"Jika menelaah lebih jauh original intent pembentukan UU ITE mengatasi pidana bisnis seiring perkembangan dunia informatika. Jadi polisi seharusnya mengejar penggelap pajak, koruptor kakap, dan pelaku bisnis ilegal yang berbasis internet. Para pelaku kriminal ini jelas sangat merugikan keuangan negara. Apalagi kita sedang menghadapi situasi krisis ekonomi," jelas Budiana.

Namun kata Budiana, Polisi justru menggunakan UU ITE untuk membungkam kritisme. Polisi pun disebut telah melanggar agenda reformasi institusi Kepolisian sendiri.

"Polisi terpisah dari TNI agar polisi profesional menjalankan fungsi penegakkan hukum, dan bukan menjadi benteng kekuasaan," tegas Budiana.

Dengan demikian, Budiana menilai bahwa arogansi aparatur Kepolisian menangkap para aktivis merupakan senjakala demokrasi.

"Sekaligus indikasi rezim Jokowi khianati agenda reformasi 1998," pungkas Budiana.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya