Berita

Petinggi KAMI yang ditangkap/Repro

Politik

Forum Aktivis Bandung: Penangkapan Aktivis Indikasi Rezim Jokowi Khianati Reformasi

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 19:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penangkapan terhadap aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mengindikasikan bahwa rezim Joko Widodo mengkhianati reformasi 1998.

Demikian ditegaskan oleh Koordinator Forum Aktivis Bandung, Budiana Irmawan menanggapi ditangkapnya para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan dalih melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Aparat kepolisian bertindak arogan, menangkap aktivis KAMI yang menolak UU omnibus law seperti pelaku kriminal. Polisi berdalih terjadi pelanggaran UU ITE. Padahal kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin konstitusi," ujar Budiana Irmawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).


UU ITE sendiri saat ini kata Budiana, diibaratkan sebagai pasal karet Haatzaai Artikelen warisan kolonial yang kerap dipakai oleh rezim orde baru untuk membelenggu oposisi.

"Jika menelaah lebih jauh original intent pembentukan UU ITE mengatasi pidana bisnis seiring perkembangan dunia informatika. Jadi polisi seharusnya mengejar penggelap pajak, koruptor kakap, dan pelaku bisnis ilegal yang berbasis internet. Para pelaku kriminal ini jelas sangat merugikan keuangan negara. Apalagi kita sedang menghadapi situasi krisis ekonomi," jelas Budiana.

Namun kata Budiana, Polisi justru menggunakan UU ITE untuk membungkam kritisme. Polisi pun disebut telah melanggar agenda reformasi institusi Kepolisian sendiri.

"Polisi terpisah dari TNI agar polisi profesional menjalankan fungsi penegakkan hukum, dan bukan menjadi benteng kekuasaan," tegas Budiana.

Dengan demikian, Budiana menilai bahwa arogansi aparatur Kepolisian menangkap para aktivis merupakan senjakala demokrasi.

"Sekaligus indikasi rezim Jokowi khianati agenda reformasi 1998," pungkas Budiana.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya