Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Perang Dagang Makin Menjadi, China Siap Beri Sanksi Kapas Australia

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 14:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perang dagang antara China dan Australia nampaknya akan semakin meluas dengan memasukkan kapas ke dalam industri yang akan mendapat sanksi.

Kabar mengenai hal itu disampaikan oleh kelompok industri Australia yang mengatakan bahwa saat ini kapas telah menjadi produk Australia terbaru yang menjadi sasaran sanksi China, bergabung dengan daftar yang berkembang yang sudah mencakup batu bara, barley, anggur dan daging sapi.

Cotton Australia dan Asosiasi Pengirim Kapas Australia mengkonfirmasi laporan bahwa Komisi Reformasi Pembangunan Nasional (NDRC) China telah 'menghalangi' pabrik pemintalan China untuk menggunakan kapas Australia, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari badan manajemen China yang berada di bawah Dewan Negara.


"Industri kami bekerja sama dengan Pemerintah Australia, termasuk kantor menteri perdagangan dan pertanian, untuk menyelidiki situasi dan memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi," kata kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama, seperti dikutip dari SCMP, Jumat (16/10).

"Industri kapas Australia akan terus melakukan percakapan yang berarti dengan para pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya situasi ini, dan kami akan terus bekerja dengan pemerintah Australia untuk secara hormat dan penuh makna terlibat dengan China guna menemukan penyelesaian," lanjut pernyataan itu.

Seperti industri lain yang terkena sanksi dari China, industri kapas menyatakan akan berupaya mencari pasar baru.

Perselisihan politik antara kedua negara meningkat lagi minggu ini setelah muncul berita akhir pekan lalu bahwa pemerintah China secara lisan meminta pabrik baja dan pembangkit listrik untuk berhenti membeli kokas dan batubara termal Australia.

Sejumlah analis menilai, perintah tertulis resmi untuk berhenti membeli dari Australia akan melanggar perjanjian perdagangan bebas China-Australia, dan mungkin aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pabrik baja dan pembangkit listrik sejak itu telah menolak pengiriman pesanan yang sudah dilakukan dan mengarahkan pengiriman.

Menurut Biro Statistik Australia, perdagangan dua arah antar negara bernilai sekitar 172 miliar dolar AS antara Juli 2019 hingga Juni 2020,

"Hingga September, impor China dari Australia turun sebesar 6,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi impor China secara keseluruhan turun 14,8 persen," menurut James Laurenceson, direktur Institut Hubungan Australia-China

Hubungan China-Australia telah menurun sejak Canberra mengumumkan pada April lalu bahwa mereka akan mengoordinasikan penyelidikan asal-usul virus corona, dan selain sanksi perdagangan, jurnalis dari kedua negara juga menjadi sasaran.

Dalam eskalasi lain pada hari Selasa, Senator Australia Eric Abetz mendapat reaksi balik setelah dia mempertanyakan kesetiaan tiga orang Tionghoa-Australia terkemuka pada penyelidikan parlemen dan menuntut mereka mengutuk Partai Komunis China (PKC).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya