DPRD Dorong KemenPAN-RB Buat Kebijakan Khusus Untuk Sejahterakan Guru Honorer

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi memperjuangkan nasib 148 guru honorer yang terancam tak lulus ujian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena gagal mengikuti Computer Assisted Tes (CAT).

Wakil Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya bahkan meminta Pemprov Jabar menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membuat kebijakan khusus.

"Guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun," ungkap Gus Ahad sapaan akrabnya, Kamis (15/10).

“Pak Gubernur harus tetap memperhatikan para guru honerer tersebut, misalkan dengan membuat surat permohonan kepada Kementerian terkait dengan alasan kemanusiaan agar mereka mendapatkan status yang layak,” imbuhnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Diakui Gus Ahad, teknis administratif pengangkatan PPPK adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, lanjutnya, Pemprov Jabar tetap harus berusaha dan tidak tinggal diam dalam menyejahterakan guru honorer.

"Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Pemprov atau Negara untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para guru honorer. Mereka sudah lama mengabdi dengan remunerasi yang sangat-sangat memprihatinkan," tandasnya.