Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net
Kegelisahan publik terkait hadirnya omnibus law UU Cipta Kerja harusnya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan melibatkan sebanyak mungkin stakholder terkait dalam penyusunan sejak masih dalam bentuk draf RUU.
Namun sayang, hal tersebut tampak tak dilakukan pemerintah secara maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya aksi penolakan oleh masyarakat belakangan ini.
“Banyak celah dan persoalan yang mengitari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang membuat protes publik bisa sebesar ini. Undang-undang ini benar-benar telah banyak menghabiskan energi kita sebagai sebuah bangsa. Saya sangat prihatin,†ujar anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).
Fahira mengungkapkan, ekspektasi utama publik saat ini adalah gerak cepat pemerintah mengendalikan laju penyebaran pandemi Covid-19 agar bisa kembali menggerakkan roda ekonomi yang terganggu, bahkan terhenti akibat hantaman wabah ini. Namun, ekspektasi itu hingga detik ini belum terpenuhi dan justru dihadirkan kegelisahan baru, yaitu polemik UU Cipta Kerja.
Di masa pandemi seperti ini, jelasnya, para pengambil kebijakan dan pemilik kekuasaan harusnya bisa menahan diri untuk tidak menambah kegelisahan publik. Publik butuh ketenangan agar bisa fokus membantu negara mengendalikan Covid-19.
“Harusnya kontroversi-kontroversi yang menguras energi seperti ini tidak terjadi. Makanya sejak awal saya meminta pemerintah dan DPR menunda dulu pembahasan RUU ini sampai pandemi bisa dikendalikan. Kalau situasi pandemi sudah terkendali, formulasikan ulang kembali RUU ini dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik,†pungkas senator Jakarta ini.
