Berita

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti/Net

Politik

PP Muhammadiyah Desak Kapolri Tindak Tegas Oknum Yang Pukuli Relawan MDMC

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 10:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sangat menyesalkan insiden pemukulan oleh oknum aparat kepolisian terhadap para relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) saat aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Selasa (13/10) kemarin.

Sebab, relawan yang dipukuli itu sedang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk mereka yang terluka dalam aksi, demonstran maupun polisi.

Karena itu, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri dan Kompolnas untuk memeriksa oknum aparat yang memukuli Tim Medis MDMC Muhammadiyah itu dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika terbukti melakukan aksi brutal tersebut.


"PP Muhammadiyah sangat menyayangkan terjadinya insiden pemukulan terhadap relawan MDMC," tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti kepada wartawan, Kamis (15/10). 

"Muhammadiyah meminta kepada Kapolri dan Kompolnas untuk memeriksa aparatur kepolisian yang melakukan pemukulan dan jika terbukti bersalah melanggar prosedur dan peraturan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya menegaskan. 

Ketua MDMC Budi Setiawan mengatakan para relawannya diduga mengalami tindak kekerasan saat bertugas memberikan pelayanan kesehatan dalam aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Selasa (13/10) kemarin. 

"Empat orang relawan MDMC yang bertugas dengan seragam bertuliskan “Relawan Muhammadiyah” ditabrak dahulu dengan motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh, diseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang," kata Budi Setiawan, Rabu (14/10) kemarin. 

Empat relawan yang berasal dari MDMC Bekasi dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut itu kini sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya