Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menanggapi wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dinilai sangat dangkal dan kerdil.
Pasalnya nama Sunda telah mendunia dan orang luar negeri mengenalnya dengan sebutan Sundanese.
Demikian dikatakan Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB, yang merupakan inisiator pengganti nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, melalui Patih Agung LAK Galuh Pakuan, Abah Renggo, Rabu (14/10).
Menurutnya, pendapat Gubernur Ridwan Kamil yang menyebut Sunda merupakan lempengan kecil dan geografis wilayah tersebut, salah besar.
"Saya anggap apa yang disampaikan Pak Gubernur Ridwan Kamil itu bukan sebuah solusi bagi para sesepuh Sunda di Jawa Barat yang mengusulkan pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Tetapi sebagai upaya pengerdilan, dan tidak sepatutnya disampaikan," ujarnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Yang perlu diketahui Ridwan Kamil, kata dia, Sunda merupakan suatu bangsa yang memiliki bahasa, budaya, dan geografis dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
"Seharusnya Pak Gubernur tahu dan paham, nama Sunda itu adalah suatu bangsa, jelas bahasanya Sunda, budayanya budaya Sunda, dan geografisnya jelas dalam peta dunia. Apakah Pak Gubernur lupa akan itu?" tegasnya.
Terkait dengan pernyataan Ridwan Kamil mengenai geografis Sunda yang terbagi tiga bagian, yakni kesundaan Cirebon, Sunda Priangan, dan Sunda melayu, berpotensi akan mengecilkan Provinsi Jawa Barat, dan pernyataan tersebut sangat salah besar.
Menurutnya, yang perlu dilakukan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini adalah melakukan pergantian nama, kemudian dibesarkan. Dengan begitu nama Sunda akan kembali besar, seperti dalam sejarah sebelumnya.
"Keinginan sesepuh Sunda di Jawa Barat, untuk menggantikan nama Sunda sebagai pengganti provinsi Jabar, agar Sunda tidak hilang, dan Sunda bisa kembali besar," jelasnya.
Adapun mengani kekhawatiran Ridwan Kamil yang menilai akan bermunculan isu pemekaran provinsi seperti Ciayumajakuning yang sebelumnya muncul, menurutnya, hal tersebut adalah persoalan lain, dan beda mekanisme serta aturannya.
"Persoalannya berbeda, mekanisme dan aturannya pun beda, itu harus dicamkan Pak Gubernur," tegasnya menutup.
