Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mengunjungi Kabupaten Nganjuk untuk meninjau langsung implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019/Istimewa
Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memantau langsung implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur, yang di dalamnya mengatur percepatan pembangunan ekonomi kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan di Kabupaten Nganjuk.
“Saya sengaja datang ke Nganjuk dan bertemu Bupati Novi Rahman Hidayat untuk mendengar dan mengetahui secara langsung progres pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Sampai di mana dan apa hambatannya,†ungkap LaNyalla, Selasa malam (13/10).
Karena, lanjut LaNyalla, dengan reses inilah dirinya dapat melihat langsung dan mendengar langsung persoalan-persoalan di daerah. Untuk kemudian sesuai fungsi perwakilan Senator, akan menyampaikan persoalan-persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat atensi.
“Kami di DPD RI sudah bertekad dan memiliki orientasi kerja untuk membantu percepatan pembangunan daerah dan melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kepentingan daerah. Jadi kami semua, Senator di 34 provinsi akan membawa persoalan persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,†tandasnya.
Terkait progres Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur, Bupati Nganjuk turut menyampaikan, ada dua bendungan yang belum selesai. Yaitu Bendungan Margopatut dan Bendungan Semantok.
Ketika sudah selesai, keberadaan dua bendungan ini akan sangat penting untuk meminimalkan banjir dan untuk menahan air yang berlimpah pada musim penghujan. Serta mendistribusikannya ke areal persawahan saat musim kemarau.
Sementata soal pengembangan Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bupati Novi menyampaikan adanya persoalan di kebutuhan lahan.
“Untuk pengembangan KING banyak dibutuhkan lahan yang ternyata banyak milik masyarakat. Kalau pemerintah daerah disuruh beli semua, pasti kami tidak mampu. Peta sudah kami siapkan semua, tinggal siapa pihak ketiga atau investor yang mau bekerjasama membeli lahan tersebut,†beber Novi.
Keinginan Pemkab Nganjuk untuk mengembangkan KING karena sudah banyak perusahaan yang masuk. Di antaranya industri manufaktur yang memproduksi kabel mobil, perusahaan alas kaki, juga perusahaan garmen.
Ada sekitar 1.600 hektar lahan yang telah disiapkan dan harus dibeli untuk pengembangan KING 1, 2, dan 3. Untuk itu, ia berharap ada investor besar yang mau bekerjasama dengan membeli lahan yang dibutuhkan tersebut.
