Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Klarifikasi Macam Apa Yang Diminta Andi Arief, Kami Tidak Pernah Bilang SBY Jadi Dalang

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pihak pemerintah merasa bingung dengan permintaan klarifikasi dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief sebelumnya menuntut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah dalang unjuk rasa pada 8 Oktober lalu.

Di mana dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja itu, massa aksi melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.


Dalam tuntutan itu, Andi Arief tidak akan menjamin ketegangan politik mereda jika tuduhan pemerintah tidak diklarifikasi.

Menjawab itu, Menko Mahfud MD justru mengaku bingung apa yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Sebab tidak ada satupun tuduhan dari pemerintah yang menyebut SBY dan AHY jadi dalang kerusuhan.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (14/10).

Sebaliknya, Mahfud justru meminta Andi Arief yang mengklarifikasi tentang kapan pemerintah menyampaikan tudingan tersebut.

“Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya