Berita

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Net

Politik

Sejumlah Tokoh KAMI Ditangkap, Ujang Komarudin: Pemerintah Tak Bisa Dan Tak Boleh Tangkap Orang Seenaknya

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 11:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Joko Widodo melalui Polri yang merupakan aparatur negara diingatkan untuk tidak sembarang menangkap masyarakat yang berseberangan dengan mereka.

Hal itu ditegaskan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons penangkapan beberapa tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Salah satunya adalah Dr Syahganda Nainggolan yang merupakan inisiator KAMI.

"Pemerintah tak bisa dan tak boleh menangkap orang seenaknya. Menangkap masyarakat dan tokoh yang berseberangan dengan pemerintah," tegas Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/10).

Bahkan kata Ujang, aparat kepolisian juga harus berhati-hati untuk menafsirkan seseorang telah menyebarkan berita bohong. Karena, berita bohong mempunyai versi yang berbeda antara pemerintah maupun masyarakat.

"Soal berita bohong atau tidak, aparat harus hati-hati. Karena berita bohong versi siapa. Menebar berita bohong memang dilarang dan tidak boleh. Siapapun tak boleh melakukannya. Namun tuduhan itu kan belum tentu benar," pungkas Ujang.

Diketahui, selain Sekretaris Komite Eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, ada dua tokoh KAMI lain yang juga ikut ditangkap oleh Bareskrim Polri. Mereka adalah Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Penangkapan para petinggi KAMI ini terkait dengan pelanggaran UU ITE dengan sangkaan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang ITE.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri

Senin, 08 April 2024 | 13:42

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Konsumsi BBM Nonsubsidi Naik saat Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Rabu, 17 April 2024 | 22:00

Jumat Lusa 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Kumpul di MK

Rabu, 17 April 2024 | 21:47

Candi Borobudur Masih jadi Magnet Wisatawan

Rabu, 17 April 2024 | 21:23

Amicus Curiae Harus Dapat Atensi

Rabu, 17 April 2024 | 21:18

Amicus Curiae Belum Tentu Jadi Pertimbangan Hakim MK

Rabu, 17 April 2024 | 21:05

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Rabu, 17 April 2024 | 20:57

Pemerintah Minta Maaf Tol Bocimi Belum Beres

Rabu, 17 April 2024 | 20:55

Pendatang Baru di Jakarta Alami Penurunan Bukti Pembangunan Merata

Rabu, 17 April 2024 | 20:54

Giliran Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Ini 4 Petitumnya

Rabu, 17 April 2024 | 20:43

Vox Populi Vox Dei, Bukan Amicus Curiae

Rabu, 17 April 2024 | 20:23

Selengkapnya