PENYEBARAN wabah Covid-19 akhir-akhir ini kian mencemaskan. Penambahan kasus harian secara nasional beberapa kali menyentuh angka sekitar 4.000 kasus.
Di Kota Bandung, perkembangan kasus wabah Covid-19 juga mengkhawatirkan. Per 22 September 2020, akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1.112 kasus dengan 878 kasus sembuh dan 54 kasus meninggal dunia.
Situasi ini tentu memerlukan penanganan yang cepat dan cermat meski dihadapkan pada pilihan yang problematis. Pengalaman di negara-negara yang relatif sukses mengendalikan pagebluk ini menyingkapkan dua faktor penting, yakni kedisiplinan warga dan pemerintahan yang responsif.
Berdasarkan survei opini publik yang kami lakukan di Kota Bandung pada 14-22 September 2020, tulisan ini menyajikan deskripsi persepsi dan pengalaman warga Kota Bandung tentang pengendalian wabah Covid-19.
Pembahasan dibatasi pada aspek kedisiplinan warga, kelembagaan sosial, dan program pemerintah. Penarikan sampel menggunakan teknik
multistage random sampling.
Di tahap awal, kami memakai teknik cluster pada 30 kecamatan dan kemudian teknik acak di tingkat kelurahan. Total responden yang kami peroleh adalah 165 orang dengan sebaran proporsional.
Kedisiplinan warga dalam menjalani protokol kesehatan berkaitan erat dengan kesadaran (self-consciousness) atas keselamatannya. Berdasarkan persepsi tentang kegawatan wabah Covid-19, sebanyak 85,5 persen responden menyadari bahwa wabah tersebut sangat berbahaya.
Tetapi, hanya 61 persen responden yang merasa takut terkena penyakit Covid-19, selebihnya biasa saja dan tidak takut. Ini bisa berarti terdapat lebih dari sepertiga warga yang kurang menghiraukan keselamatannya walaupun mengetahui adanya ancaman.
Persepsi demikian juga berkaitan dengan fakta bahwa tidak sedikit warga yang menganggap wabah Covid-19 belum atau bukan merupakan ancaman serius yang dekat dengan kehidupan mereka.
Hal itu terlihat dari sebanyak 66,1 persen responden menilai situasi sangat mengkhawatirkan berada di level nasional. Sedangkan hanya 30,3 persen responden yang meyakini kondisi tersebut juga berlaku di Kota Bandung.
Kedisiplinan warga dapat dilihat dari kepatuhan mereka untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini, tingkat kedisiplinan warga Kota Bandung belum memuaskan.
Data kami menunjukkan hanya 56,4 persen responden yang menyatakan hampir semua orang di sekitar tempat tinggalnya menggunakan masker, sementara 40,6 persen menyatakan sebagian menggunakan masker dan sisanya jarang yang menggunakan masker.
Kurang baiknya tingkat kedisiplinan warga dibarengi rendahnya kelembagaan sosial dalam menjalankan protokol kesehatan di tingkat pemukiman. Hanya sekitar 34-43 persen responden yang menyatakan bahwa lingkungan tetangganya senantiasa saling mengingatkan dalam menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan.
Peran dari Ketua RT dan Ketua RW dalam menjaga kedisiplinan protokol kesehatan juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana hanya 56,4 persen dan 54,5 persen responden menyatakan Ketua RT dan Ketua RW selalu mengingatkan warganya.
Terkait dengan program-program penanganan wabah Covid-19 di Kota Bandung, sebanyak 58,8 persen responden menyatakan pemerintah kota sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan baik dengan tingkat kepercayaan responden sekitar 62,4 persen.
Dalam hal ketegasan menerapkan AKB, hanya 31,5 persen responden yang menganggap pemerintah kota sudah tegas. Menariknya, walaupun masih ada warga yang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan, sebagian besar warga menginginkan penanganan wabah Covid-19 agar segera terkendali, di mana responden yang mendukung pengetatan AKB sebesar 42,9 persen dan yang mendukung pemberlakuan kembali PSBB sebesar 33,8 persen.
Rekomendasi
Berdasarkan gambaran tentang persepsi warga di atas, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, pemerintah kota beserta jajarannya perlu membangun kepekaan krisis (
sense of crisis) tentang bahaya Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Penegakkan disiplin menjalankan protokol kesehatan perlu ditingkatkan dengan cara lebih menggencarkan sosialisasi dan pemberlakuan sanksi tegas bagi yang melanggar.
Kedua, perlunya penguatan upaya pengendalian wabah di tingkat pemukiman berbasis kelembagaan sosial dengan mengoptimalkan peran struktur RT dan RW. Pemerintah perlu mendorong komunitas warga untuk membentuk atau mengaktifkan kembali kelompok swadaya pengendalian wabah Covid-19 di tingkat pemukiman.
Terakhir, pemerintah kota perlu meyakinkan warga bahwa mereka memiliki peta jalan pengendalian wabah Covid-19 yang solid dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam situasi yang serba tidak pasti, ketegasan pemerintah kota dan jajarannya dalam pemberlakuan AKB sangat diharapkan oleh warga.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan kebingungan menangkap alur kerja pemerintah dalam penanganan wabah, karena tingkat kedisiplinan dan partisipasi warga juga tergantung pada kejelasan sikap pemerintah.
Ari Ganjar Herdiansah dan Arie Surya Gautama
Peneliti Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran.
