Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Lari Duluan

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 05:15 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

RUPANYA pemerintah menjalankan dua skenario sekaligus. Membeli vaksin yang sudah jadi dan membeli vaksin setengah jadi.

Yang setengah jadi adalah vaksin Sinovac. Yang bekerja sama dengan BUMN Bio Farma Bandung itu.

Minggu ini uji coba Sinovac tahap 3 di Bandung selesai. Artinya, sudah 1.600 orang relawan yang divaksinasi. Masing-masing dua kali suntik.


Sejauh ini tidak ada relawan yang mengalami gangguan efek samping. Tapi untuk kepastiannya masih harus menunggu sampai akhir Desember nanti.

Itulah sebabnya Bio Farma baru bisa mulai memproduksi vaksin Sinovac di pada Januari 2021.

Di samping yang Bio Farma itu, pemerintah ternyata juga membeli vaksin yang sudah jadi. Yang tidak perlu dilakukan lagi uji coba tahap 3 di Indonesia. Uji coba tahap 3-nya sudah dilakukan di Tiongkok.

Pembelian vaksin yang sudah jadi itu dilakukan oleh BUMN Kimia Farma dan swasta nasional Kalbe Farma. Sumber vaksinnya dari dua perusahaan Tiongkok lainnya. Nama dua vaksin itu Sinopharm dan CanSino.

Dua-duanya tidak sama. Yang satu adalah yang perlu disuntikkan dua kali. Seperti Sinovac yang di Bandung itu. Satunya lagi yang kadarnya lebih tinggi, sehingga cukup sekali suntik. Masing-masing ada plus-minusnya. Sama-sama efektifnya.

Yang beli barang jadi itu kelihatannya bisa lebih cepat. Bulan depan barangnya sudah bisa tiba di Indonesia -dan bisa langsung disuntikkan. Yang diperlukan hanyalah tempat penyimpanan vaksin yang memenuhi syarat. Dan itu tidak ada masalah.

Itulah sebabnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan: siapa yang diprioritaskan untuk divaksinasi.

Yakni: tenaga medis. Termasuk petugas yang melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah bersentuhan dengan penderita Covid-19.

Di kelompok ini juga termasuk polisi dan tentara yang berada di gugus tugas Covid-19.

Jumlah mereka sekitar 3,5 juta orang. November beres.

Prioritas berikutnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat-pejabat dan pengurus kampung. Jumlah mereka ini sekitar 6 juta orang.

Setelah itu, adalah guru dan petugas sekolah di berbagai tingkat. Baru berikutnya lagi anggota DPR, pegawai negeri, dan seterusnya.

Total 350 juta vaksin yang diperlukan. Itu pun karena sudah ada vaksin yang cukup sekali suntik. Jumlah vaksin harus bisa menjangkau 70 persen dari jumlah penduduk. Kalau kurang dari itu bisa jadi akan ada gelombang pandemi berikutnya yang lebih berat -karena virusnya kian kebal.

Untuk bergeraknya kembali ekonomi saya lebih mengharapkan vaksinasi ini dari pada UU Cipta Kerja. Saya membayangkan begitu vaksinasi dilakukan orang merasa terbebas. Lalu bisa bergerak.

Perasaan seperti itu pula yang terjadi di Tiongkok sekarang ini. Di sana yang diprioritaskan adalah siswa-siswa TK, SD, dan seterusnya. Hari-hari ini vaksinasi itu sudah dimulai di Beijing, Shanghai, Hangzhou dan kota besar lainnya.

Saya pun bertanya: mengapa bukan dokter, paramedis dan petugas di garis depan lainnya yang didulukan?

"Mereka sudah divaksinasi duluan. Sekalian untuk uji coba tahap 3 dulu," ujar teman saya di Dalian, kota indah di provinsi Liaoning, dekat Korea.

"Saya pun ingin cepat vaksinasi," katanya. Mengapa? "Ingin cepat ke Indonesia," tambahnya. "Sudah lama tidak ke luar negeri".

Untuk itu ia akan melakukan vaksinasi atas biaya sendiri. Ongkosnya 1.000 renminbi. Atau sekitar Rp 2,5 juta.

Tiongkok membolehkan para pengusaha yang punya bisnis di LN untuk mendapatkan vaksin lebih dulu. Asal, itu tadi, bayar sendiri.

Maka secara bisnis Tiongkok seperti akan lari duluan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya