Natalius Pigai: Jokowi Akan Ditinggalkan Pengusaha Dan Parpol Pendukung, Masih Percaya Janji Politiknya?

Kritikan demi kritikan terus dilancarkan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua jabatannya.

Kritikan banyak dilontarkan publik mengenai kondisi bangsa Indonesia yang terus mengalami penurunan di bidang ekonomi. Bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia sudah masuk resesi di pertengahan tahun ini. Hal itu diperparah dengan hantaman pandemi Covid-19 yang tak kunjung diselesaikan pemerintah.

Merujuk kondisi bangsa saat ini, aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai pun menerka-nerka soal kekuatan Presiden Joko Widodo di akhir kepemimpinanya.

"Seberapa besar power Jokowi di 2024?" kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (13/10).

Pigai yang pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 ini berpandangan, sang presiden akan mulai ditinggalkan para pendukungnya menjelang akhir jabatannya.

"Analisa saya, Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, 1,5 tahun sebelumnya, (tahun) 2023, pengusaha akan tinggalkan Jokowi, disusul pendukung, tokoh dan partai politik," jelasnya.

Berdasarkan peta prediksinya itu, Pigai yang terkenal vokal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini ragu dengan beragam janji politik yang pernah disampaikan sang presiden.

"Awal 2024 ASN, TNI dan Polri netral. Perlukah percaya janji-jani politik orang yang tidak punya power? Mikir!" tandasnya.

Belakangan, publik menyoroti janji politik presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Hal ini kembali mencuat usai pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja yang banyak diprotes kaum buruh baru-baru ini.

Bila merujuk janji saat Pilpres 2019 lalu, setidaknya ada beberapa hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Seperti halnya janji membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Hingga peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal, mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.