Aksi demonstrasi lanjutan menolak pengesahan omnibus law UU Cipta
Kerja yang bakal digelar besok mendapat tanggapan dari Pengurus Pusat
(PP) Muhammadiyah
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya khawatir kejadian demo 5-7 Oktober yang lalu bakal kembali terjadi, yaitu demo yang berujung kerusuhan.
"Hak menyampaikan pendapat lewat demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Tapi harus dilaksanakan berdasarkan UU yang berlaku," ujar Abdul Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita POlitik RMOL, Selasa (13/10).
"Jangan disertai dengan kekerasan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi masyarakat," sambungnya.
Bahkan, Abdul Mu'ti mengharapkan perana serta masyarakat untuk tidak menjadikan demo sebagai sarana pelampiasan kebencian. Misalnya, menyampaikan kata-kata yang menyerang pihak lain maupun yang bernuansa SARA.
“Aksi demo tentunya harus menunjukkan tingkat keadaban kita. Cerminan keadaban kita ini tercermin dari bagaimana cara kita berdemokrasi dan bagaimana bangsa ini berdemonstasi,†himbaunya.
Selain itu, Abdul Mu'ti juga menyarankan massa aksi besok tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Justru dia menganjurkan agar protes yang disampaikan nanti fokus kepada substansi masalah.
"Aksi demo tentunya harus menunjukkan tingkat keadaban kita. Cerminan keadaban kita ini tercermin dari bagaimana cara kita berdemokrasi dan bagaimana bangsa ini berdemonstasi,†ucapnya.
Lebih lanjut, Guru Besar Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu. berharap kepada masyarakat untuk menahan diri terkait pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja ini. Sebab menurutnya, ada 3 jalur yang bisa diambil untuk menyoal.
Yang mana pertama adalah dengan menunggu hingga 30 hari hingga omnibus law UU Cipta Kerja resmi diundangkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena, sampai saat ini DPR sendiri masih melakukan revisi atas masukan dari partai-partai dalam sidang paripurna.
Kedua, melakukan telaah pada pasal-pasal yang ada di dalam dalam UU penggabungan tersebut. Jika ada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, maka masyarakat bisa melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kemudian yang ketiga, semua kelompok masyarakat dia harapkan bisa bersikap dewasa, arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini.
"Janganlah karena persoalan (pengesahan UU Cipta Kerja) ini, persatuan dan kesatuan kita terkoyak-koyak. Karena itu, semua pihak hendaknya berbicara dari hati ke hati. Perlu dialog antara pemerintah dan masyarakat," harapnya.
Marilah kita sekalian senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah sehingga diberikan kekuatan agar terhindar dari perpecahan dan bangsa bisa senantiasa saling bekerja sama,†demikian Abdul Mu'ti.
