Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono/Net
Tuduhan yang diterima Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunggangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dimungkinkan masih berkaitan dengan sikap Fraksi Partai Demokrat saat Paripurna DPR RI Senin (5/10).
"Mungkin juga ya ada kaitannya," kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul "SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini" dikutip Senin (12/10).
SBY menyesalkan jika tuduhan mendalangi aksi demonstrasi masyarakat Indonesia menolak Omnibus Law UU Ciptaker masih berkaitan dengan sikap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.
Padahal, kata SBY, dirinya sudah tidak lagi aktif dalam urusan kepartaian Demokrat.
"Begini loh, saya ini sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari, juga dalam kegiatan partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ, sebagai patron, sebagai sesepuh saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan para jajaran Partai Demokrat," tegasnya.
Kendati begitu, SBY memahami sikap Fraksi Partai Demokrat menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi partai Demokrat hingga menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut.
Pertama, dari kandungan RUU Ciptaker masih ada masalah disana-sini. Bukan hanya yang ada di dalam pasal-pasalnya saja. Mungkin juga tentang desain konsep dasar dan intensen dari pemerintah negara ini.
"Apa sebenarnya, apakah hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi, atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi," katanya.
Kedua, alasan Partai Demokrat itu tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh dari
civil society, pecinta lingkungan, masyarakat yang ada di daerah, yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan.
"Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi dan begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan," tuturnya.
"Untuk diketahui oleh rakyat juga oleh negara dan pemerintah sebetulnya Fraksi Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna (5/10) yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju, kalau malam hari itu RUU itu diketok disahkan," demikian SBY.
