Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/Repro

Politik

Dituduh Dalangi Demo UU Cipta Kerja, SBY: Endak Baik Kalau Negeri Kita Makin Subur Fitnah

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait tuduhan mendalangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) beberapa waktu lalu.

SBY mengaku prihatin atas isu yang menurutnya mendiskreditkan dirinya tersebut. Pasalnya, ia kerap menjadi pihak tertuduh setiap ada gelombang aksi massa terhadap pemerintah.

"Enggak tahu saya, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Enggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada 2016 dulu saya dituduh difitnah menunggangi menggerakkan membiayai, sama dengan sekarang," ujar SBY dalam akun Youtube pribadinya "SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini" Sabtu malam (12/10).


"Saya prihatin makin berkembang seperti ini. Tetapi yang jelas ya laki-laki saya harus bersabar," imbuhnya.

SBY juga menyesalkan adanya fitnah dan tuduhan tidak berdasar kepada dirinya yang dianggap menunggangi aksi demonstrasi tolak Omnibus Law UU Ciptaker dari berbagai elemen masyarakat dan serempak di berbagai daerah di tanah air.

"Begini, saya ini orang tua, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengerti lah. Pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu juga harus dipecahkan, saya juga dulu mengalami hal begitu," tuturnya.

"Jadi kalau kemarin tiba-tiba saya dituduh seperti itu endak baik kalau negeri kita makin subur fitnah hoaks tuduhan-tuduhan tidak berdasar," sambung SBY.

Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendoakan pemerintah dan negara kedepannya menjadi semakin baik dan tidak dipenuhi atmosfer fitnah yang menggumpal.

"Mudah-mudahan negara kita semakin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya