Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/Repro

Politik

Dituduh Dalangi Demo UU Cipta Kerja, SBY: Endak Baik Kalau Negeri Kita Makin Subur Fitnah

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait tuduhan mendalangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) beberapa waktu lalu.

SBY mengaku prihatin atas isu yang menurutnya mendiskreditkan dirinya tersebut. Pasalnya, ia kerap menjadi pihak tertuduh setiap ada gelombang aksi massa terhadap pemerintah.

"Enggak tahu saya, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Enggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada 2016 dulu saya dituduh difitnah menunggangi menggerakkan membiayai, sama dengan sekarang," ujar SBY dalam akun Youtube pribadinya "SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini" Sabtu malam (12/10).


"Saya prihatin makin berkembang seperti ini. Tetapi yang jelas ya laki-laki saya harus bersabar," imbuhnya.

SBY juga menyesalkan adanya fitnah dan tuduhan tidak berdasar kepada dirinya yang dianggap menunggangi aksi demonstrasi tolak Omnibus Law UU Ciptaker dari berbagai elemen masyarakat dan serempak di berbagai daerah di tanah air.

"Begini, saya ini orang tua, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengerti lah. Pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu juga harus dipecahkan, saya juga dulu mengalami hal begitu," tuturnya.

"Jadi kalau kemarin tiba-tiba saya dituduh seperti itu endak baik kalau negeri kita makin subur fitnah hoaks tuduhan-tuduhan tidak berdasar," sambung SBY.

Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendoakan pemerintah dan negara kedepannya menjadi semakin baik dan tidak dipenuhi atmosfer fitnah yang menggumpal.

"Mudah-mudahan negara kita semakin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya