Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/Repro

Politik

Dituduh Dalangi Demo UU Cipta Kerja, SBY: Endak Baik Kalau Negeri Kita Makin Subur Fitnah

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait tuduhan mendalangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) beberapa waktu lalu.

SBY mengaku prihatin atas isu yang menurutnya mendiskreditkan dirinya tersebut. Pasalnya, ia kerap menjadi pihak tertuduh setiap ada gelombang aksi massa terhadap pemerintah.

"Enggak tahu saya, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Enggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada 2016 dulu saya dituduh difitnah menunggangi menggerakkan membiayai, sama dengan sekarang," ujar SBY dalam akun Youtube pribadinya "SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini" Sabtu malam (12/10).


"Saya prihatin makin berkembang seperti ini. Tetapi yang jelas ya laki-laki saya harus bersabar," imbuhnya.

SBY juga menyesalkan adanya fitnah dan tuduhan tidak berdasar kepada dirinya yang dianggap menunggangi aksi demonstrasi tolak Omnibus Law UU Ciptaker dari berbagai elemen masyarakat dan serempak di berbagai daerah di tanah air.

"Begini, saya ini orang tua, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengerti lah. Pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu juga harus dipecahkan, saya juga dulu mengalami hal begitu," tuturnya.

"Jadi kalau kemarin tiba-tiba saya dituduh seperti itu endak baik kalau negeri kita makin subur fitnah hoaks tuduhan-tuduhan tidak berdasar," sambung SBY.

Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendoakan pemerintah dan negara kedepannya menjadi semakin baik dan tidak dipenuhi atmosfer fitnah yang menggumpal.

"Mudah-mudahan negara kita semakin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya