Berita

Wakil Presiden Maruf Amin/Net

Politik

Kata Wapres Maruf, UU Ciptaker Dibutuhkan Agar Indonesia Tidak Kalah Bersaing

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Investasi dan dunia usaha di Indonesia selalu terkendala oleh aturan-aturan yang berbelit dan tumpang tindih, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk terealisasi.

Atas alasan itu, kata Wakil Presiden Maruf Amin, UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Dengan adanya UU sapu jagat ini, diharapkan Indonesia tidak lagi kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lain-lain.


"Karena di sana (negara lain) lebih mudah, lebih gampang," katanya saat acara pembukaan Pra Ijtima Sanawi (annual meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia Tahun 2020 secara online, Senin (12/10).

UU Cipta kerja diperlukan agar pemerintah lebih responsif, cepat, dan memudahkan segala pihak yang ingin berinvestasi. Pemerintah juga berharap Indonesia semakin memiliki daya saing di kancah global.

“Ini menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang dan investor global. Sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru," sambungnya.

UU ini juuga bagian dari respons pemerintah atas tuntutan masyarakat, khususnya mereka yang menuntut agar tercipta langan kerja yang luas. Termasuk perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya