Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Jangan Sembrono, Ratusan Ribu Senjata Tidak Akan Bisa Selamatkan Keadaan

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 13:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah dan para angota DPR yang menjadi pendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja diminta untuk tidak sembrono dalam menangani keadaan sosial politik.

Jangan sampai salah penanganan sehingga terjadi momentum yang bisa menggulingkan kekuasaan.

Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya, Senin (12/10).


Mulanya, Andi Arief meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mengaku sudah membuat kesalahan dengan mengesahkan UU Cipta kerja beberapa waktu lalu. Kedua belah pihak jangan berkelit dan mencari kambing hitam.

“Pemerintah dan DPR yang setuju di paripurna 5 oktober mengaku sajalah bahwa melakukan kesalahan. Bukan menimpakan kesalahan pada mereka yang protes,” tuturnya.

Andi Arief mengaku tidak akan terlalu mengeluarkan banyak teori untuk menerka kondisi saat ini. Berdasarkan pengalaman lapangan dan instingnya sebagai mantan aktivis, Andi Arief mencium bahwa potensi gelombang aksi lebih besar bisa terjadi.

“Kondisi objektif dan akseleratornya resesi dan pandemi ada. Tangani semua dengan baik. Jangan sembrono, karena bisa menghasilkan triger,” tegasnya.

“Ratusan ribu senjata tak kan bisa selamatkan keadaan bila jadi momentum,” demikian Andi Arief mengingatkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya