Berita

Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto/Net

Kesehatan

Soal Pengadaan Vaksin, Airlangga: Menkes Dan Menteri BUMN Sedang Nego Final Dengan AstraZeneca

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 13:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemulihan bidang kesehatan akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi dan membangun kerjasama dengan sejumlah produsen vaksin di beberapa negara.

Begitu yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Senin (12/10).

"Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin. Dan sekarang, Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca," kata Airlangga.


"Dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (vaksin) dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50 persen atau 250 juta," imbuhnya menambahkan.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi dengan beberapa suplier atau provider vaksin, seperti Sinovac, Sinofarm, Cansino, termasuk AstraZeneca.

"Kita sudah punya jadwal detail pengadaan 143 juta, dan ini seluruhnya nanti awalnya bekerja sama dengan Bio Farma, dan Sinofarm itu sekitar di tahun 2020, 15 juta, kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta dan AstraZeneca, kami sudah sebutkan, di mana untuk Bio Farma akan melakukan pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi," urainya.

Untuk sasaran penerima vaksin, lanjut Airlangga, pemerintah akan merencanakan dengan memprioritaskan garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 dari tingkat institusi penegak hukum hingga nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.

"Paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta (orang), butuhnya 6,9 juta. Kemudian masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT/RW 5,6 (juta orang), 11 juta. Tokoh pendidik, tenaga pendidik, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi 4,3 juta (orang), aparatur sebesar 2,3 (juta) dan penerima BPJS bantuan iuran 86 (juta), subtotal 102 (juta) dan masyarakat yang usianya antara 19 sampai 59 (berjumlah) 57 juta, sehingga total 160 juta," katanya.

“Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang. Jumlah vaksin sekitar 270 juta untuk 2021. sisanya nanti terus didorong untuk 2022," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya