Berita

Spanduk yang menyudutkan KAMI/RMOL

Politik

Sebaran Spanduk Bukti Ada Tim Siluman Yang Bekerja Mengamputasi KAMI

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah mulai cemas dengan perlawanan masyarakat terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab rakyat ternyata tidak bisa diajak berunding, sekalipun partai politik sudah berhasil dikuasai.

Begitu kata Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana menanggapi sebaran spanduk yang menuding pihaknya sebagai penunggang aksi penolakan UU Ciptaker Kamis lalu (8/10) di sepanjang jalan Tugu Kuda Arjuna Wiwaha hingga simpang Harmoni.

“Mereka pikir semuanya akan lancar setelah parpol dikangkangi. Tapi rakyat tidak diajak berunding. Beginilah jadinya,” kata Gde Siriana kepada redaksi, Senin (12/10).


Menurutnya, keberadaan spanduk itu sekaligus membuktikan satu hal, yaitu tentang sebuah tim yang memang bekerja untuk menyerang KAMI. Salah satu indikasinya adalah spanduk tidak dibongkar meski terpasang di jalan-jalan utama ibukota negeri ini.

“Spanduk-spanduk ini bukti bahwa ada tim siluman yang kerja untuk mengamputasi KAMI, agar tidak terus membesar,” tegasnya.

Komite Politik dan Pemerintahan KAMI ini menduga, pemerintah sedang berupaya meredam aksi dan membentuk opini sesat di masyarakat dengan mencampur aksi murni mahasiswa dengan massa yang melakukan kekerasan,

“Sehingga nanti disimpulkan KAMI bertanggung jawab atas aksi kekerasan tersebut,” tutup Gde Siriana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya