Berita

Spanduk yang menyudutkan KAMI/RMOL

Politik

Sebaran Spanduk Bukti Ada Tim Siluman Yang Bekerja Mengamputasi KAMI

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah mulai cemas dengan perlawanan masyarakat terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab rakyat ternyata tidak bisa diajak berunding, sekalipun partai politik sudah berhasil dikuasai.

Begitu kata Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana menanggapi sebaran spanduk yang menuding pihaknya sebagai penunggang aksi penolakan UU Ciptaker Kamis lalu (8/10) di sepanjang jalan Tugu Kuda Arjuna Wiwaha hingga simpang Harmoni.

“Mereka pikir semuanya akan lancar setelah parpol dikangkangi. Tapi rakyat tidak diajak berunding. Beginilah jadinya,” kata Gde Siriana kepada redaksi, Senin (12/10).


Menurutnya, keberadaan spanduk itu sekaligus membuktikan satu hal, yaitu tentang sebuah tim yang memang bekerja untuk menyerang KAMI. Salah satu indikasinya adalah spanduk tidak dibongkar meski terpasang di jalan-jalan utama ibukota negeri ini.

“Spanduk-spanduk ini bukti bahwa ada tim siluman yang kerja untuk mengamputasi KAMI, agar tidak terus membesar,” tegasnya.

Komite Politik dan Pemerintahan KAMI ini menduga, pemerintah sedang berupaya meredam aksi dan membentuk opini sesat di masyarakat dengan mencampur aksi murni mahasiswa dengan massa yang melakukan kekerasan,

“Sehingga nanti disimpulkan KAMI bertanggung jawab atas aksi kekerasan tersebut,” tutup Gde Siriana.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya