Berita

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)/Net

Politik

Jawab Keheranan Mahfud, HNW: Justru Aneh Kalau Pemerintah Tidak Ributkan Komunisme Dan Kapitalisme

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 08:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jawaban menohok atas keheranan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diberikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).

Menko Mahfud sebelumnya heran dengan protes masyarakat yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Pasalnya ada dua tudingan yang mengarah ke pemerintah dan saling bertolak belakang.

Pertama adalah tudingan bahwa pemerintah pro dengan kebangkitan komunisme di tanah air. Tudingan ini memang kerap muncul di bulan September, tepatnya jelang peringatan tragedi G30S/PKI.


Sebulan berselang, pemerintah dituding pro dengan kapitalisme. Tudingan ini muncul siring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10). Di mana UU Ciptaker dianggap sebagai gelaran karpet merah untuk para investor asing.

“Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribur UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme,” herannya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10).

HNW meminta Mahfyd untuk tidak bingung apalagi keheranan. Sebab, seluruh elemen bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila.

“Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10).

Bagi politisi PKS itu, yang justru aneh adalah saat pemerintah diam dalam menanggapi isu ini. Sebab, sudah terang benderang bahwa Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila.

“Jadi justru aneh kalau pemerintah dan/atau rakyat tidak meributkan/menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya