Berita

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo/Repro

Nusantara

Massa Aksi Tolak Omnibus Law Abai Protokol Covid-19, Doni Monardo: Akan Diminta Pertanggungjawaban di Dunia dan Akhirat!

SABTU, 10 OKTOBER 2020 | 10:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Massa aksi unjuk rasa tolak omnibus law yang abai protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat.

Begitulah yang diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam jumpa pers yang disiarkan Youtube BNPB, Jumat (9/10).

"Ingat, mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat,” tegas Doni.


Berdasarkan data dari beberapa kepolisian daerah yang melakukan pemeriksaan rapid test terhadap pendemo, Doni menemukan hasil pemeriksaan reaktif.

Selain itu, Doni juga mencatat data dari kepolisian daerah yang melakukan tes swab antigen yang hasilnya positif Covid-19, meskipun belum dapat dipastikan jumlah total pendemo yang terpapar virus corona.

"Ini harus disampaikan pada publik agar menghindari aktivitas berkerumun, hindari yang menyebabkan mengancam keselamatan diri sendiri, apalagi orang lain," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Danjen Kopassus itu meminta masyarkat dan pemangku kebijakan disegala tingkatan untuk mensosialisasikan bahaya penularan Covid-19 yang bersumber dari Orang Tanpa Gejala (OTG). Sebab, orang-orang itu belum melakukan pemeriksaan.

"Saya selaku ketua gugus tugas mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh pimpinan di berbagai lapisan baik di pusat maupun daerah untuk memperhatikan protokol kesehatan. Jangan kita biarkan terjadi kerumunan yang berdampak pada keselamatan," ungkapnya.

"Solus populi suprema rex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.," demikian Doni Monardo menekankan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya