Berita

Ilustrasi karantina/Net

Politik

Klaster Demo Tolak UU Ciptaker Bakal Memperparah Kondisi Covid-19, Pemerintah Diminta Karantina Wilayah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Munculnya klaster penularan baru Covid-19 akibat aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan para tenaga medis memperparah kondisi pandemi di dalam negeri.

Dokter dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fajar Awalia Yulianto mengatakan, potensi penularan dikala aksi demonstrasi berlangsung sangat tinggi.

"Apalagi saat ada pembubaran demonstrasi. Itu diberikan gas air mata, ditembakkan, kemudian orang-orang membuka maskernya karena merasa tercekik begitu, hidungnya berair, batuk-batuk," ujar Fajar dalam siaran RRI, Jumat (9/10).


Gas air mata yang sifatnya iritan, terang Fajar, membuat demonstran mengeluarkan lebih banyak cairan dari saluran nafas, hidung, tenggorokan, hingga air mata. Akibatnya, masaa aksi batuk-batuk dan mengeluarkan banyak droplet yang bisa menyebarkan virus.

"Kemungkinannya besar ya. Karena salah satu penyebab dari penyakit menular menjadi wabah karena adanya wabah. Apalagi sekarang ini orang merapat ya, di semua daerah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi. Dan ini akan jadi masalah nanti," ungkapnya.

Maka dari itu, Pakar Epidemiologi ini meminta pemerintah membatasi aktivitas berkerumun masyarakat untuk menekan potensi lonjakan kasus positif Covid-19.

Cara yang paling efektif menurutnya adalah melakukan karantina wilayah, sebagai bentuk intervensi yang serius untuk memperbaiki kondisi Covid-19 yanh setiap harinya masih terus bertambah tinggi.

"Masalahnya kan kita enggak ada intervensi serius. Kita kan masih berkutat dengan istilah PSBB, jadi kita jangan pernah melihat puncak kalau tidak ada effort maksimum untuk mencegah kasus baru. Bagaimana mencegahnya? Ya jangan boleh ada kerumunan, keramaian seperti itu (aksi demonstrasi)," katanya.

"Kalau kita lihat dari semua negara yang sekarang lagi second wave, berarti first wavenya kan sempat turun, itu semua melakukan intervensi yang maksimal. India saja bisa melakukan intervensi 3 bulan, dengan jumlah penduduk yang 1,3 miliar. Kita 260 juta tidak bisa mengerem?," demikian Fajar Awalia Yulianto.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya