Diskusi bertajuk “Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19†di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangsel, Rabu lalu (7/10)/Net
Pilkada Serentak harus tetap dilaksanakan. Syaratnya, aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus diikuti secara ketat.
Begitu kata Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhia Muzakki menanggapi dorongan sejumlah publik agar pilkada ditunda.
“Hasil kajian kami, dengan segala macam pertimbangan yang ada, Pilkada Serentak harus tetap dilaksanakan,†kata Adhia kepada wartawan, Jumat (9/10).
Pernyataan serupa disampaikan Adhia saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19†di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangsel, Rabu lalu (7/10).
Adhia mengurai bahwa persoalan Covid-19 belum menemukan solusi dan titik terang kapan akan berakhir. Sementara pilkada yang ditunda berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Jadi menunda Pilkada Serentak sama dengan menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Jadi, persoalan kita tidak menumpuk,†ungkapnya.
Pilkada di tengah pandemik justru bisa dimanfaatkan para calon kepala daerah untuk menawarkan program-program mereka dalam menekan wabah corona di daerah.
“Bisa tidak para kandidat menyelesaikan Covid-19. Dan apa solusinya?†terangnya.
Atas alasan tersebut, generasi milenial diminta untuk ikut berpartisipasi aktif menggunakan hak politik saat Pilkada Serentak. Sebab peran milenial sangat besar karena mendominasi daftar pemilih.
Riset KedaiKOPI yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kelompok milenial merupakan pemilih terbesar 37,7 persen pada Pemilu 2019.
“Dengan angka sebesar itu, milenial harus berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang mampu menjawab seluruh persoalan yang ada,†demikian Adhia.
