Berita

Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung/RMOL

Politik

Din Syamsuddin: Please, Polisi Jangan Pakai Senjata Dari Uang Rakyat Untuk Bunuh Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 17:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menyulut amarah buruh, mahasiswa, dan kalangan pelajar hingga terjadi bentrokkan massa dengan aparat kepolisian di sejumlah titik di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, tokoh bangsa Din Syamsuddin memperingatkan kepada aparat kepolisian untuk tidak bertindak semena-mena.

“Please bapak polisi, jangan gunakan senjata dari uang rakyat utuk membunuh rakyat,” tegas Din dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/10).


Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh anggap remeh terhadap gelombang suara rakyat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Saya sungguh-sungguh ingin menasihatkan, jangan anggap remeh karena merasa mendapat kuasa dominan di DPR di eksekutif, didukung dengan aparat penegak hukum yang represif baik Polri maupun TNI,” kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Namun demikian, pihaknya mengaku tak menyangka mahasiswa sekarang bisa semasif saat ini menggelar aksi tiga hari belakangan dalam merespons pengesahan UU sapu jagat tersebut. Dia memperingarkan agar demonstrasi saat ini tidak boleh ada korban, terutama dari pihak masyarakat yang menyuarakan penolakan.

“Ini akan eskalasi. Orang-orang moderat, kalangan moderat, kalangan lain (akan bergerak) kalau sudah ada korban. Foto-foto ada, sekarang bukan seperti 98 yang hanya foto, sekarang ada video di mana polisi memukul segala macam,” tegasnya.

“Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sombong, jangan angkuh, merasa dapat kuasa kemudian bisa bertindak semena-mena terhadap rakyat,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya