Berita

Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung/RMOL

Politik

Din Syamsuddin: Please, Polisi Jangan Pakai Senjata Dari Uang Rakyat Untuk Bunuh Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 17:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menyulut amarah buruh, mahasiswa, dan kalangan pelajar hingga terjadi bentrokkan massa dengan aparat kepolisian di sejumlah titik di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, tokoh bangsa Din Syamsuddin memperingatkan kepada aparat kepolisian untuk tidak bertindak semena-mena.

“Please bapak polisi, jangan gunakan senjata dari uang rakyat utuk membunuh rakyat,” tegas Din dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/10).


Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh anggap remeh terhadap gelombang suara rakyat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Saya sungguh-sungguh ingin menasihatkan, jangan anggap remeh karena merasa mendapat kuasa dominan di DPR di eksekutif, didukung dengan aparat penegak hukum yang represif baik Polri maupun TNI,” kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Namun demikian, pihaknya mengaku tak menyangka mahasiswa sekarang bisa semasif saat ini menggelar aksi tiga hari belakangan dalam merespons pengesahan UU sapu jagat tersebut. Dia memperingarkan agar demonstrasi saat ini tidak boleh ada korban, terutama dari pihak masyarakat yang menyuarakan penolakan.

“Ini akan eskalasi. Orang-orang moderat, kalangan moderat, kalangan lain (akan bergerak) kalau sudah ada korban. Foto-foto ada, sekarang bukan seperti 98 yang hanya foto, sekarang ada video di mana polisi memukul segala macam,” tegasnya.

“Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sombong, jangan angkuh, merasa dapat kuasa kemudian bisa bertindak semena-mena terhadap rakyat,” tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya