Berita

Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung/RMOL

Politik

Din Syamsuddin: Please, Polisi Jangan Pakai Senjata Dari Uang Rakyat Untuk Bunuh Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 17:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menyulut amarah buruh, mahasiswa, dan kalangan pelajar hingga terjadi bentrokkan massa dengan aparat kepolisian di sejumlah titik di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, tokoh bangsa Din Syamsuddin memperingatkan kepada aparat kepolisian untuk tidak bertindak semena-mena.

“Please bapak polisi, jangan gunakan senjata dari uang rakyat utuk membunuh rakyat,” tegas Din dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/10).


Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh anggap remeh terhadap gelombang suara rakyat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Saya sungguh-sungguh ingin menasihatkan, jangan anggap remeh karena merasa mendapat kuasa dominan di DPR di eksekutif, didukung dengan aparat penegak hukum yang represif baik Polri maupun TNI,” kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Namun demikian, pihaknya mengaku tak menyangka mahasiswa sekarang bisa semasif saat ini menggelar aksi tiga hari belakangan dalam merespons pengesahan UU sapu jagat tersebut. Dia memperingarkan agar demonstrasi saat ini tidak boleh ada korban, terutama dari pihak masyarakat yang menyuarakan penolakan.

“Ini akan eskalasi. Orang-orang moderat, kalangan moderat, kalangan lain (akan bergerak) kalau sudah ada korban. Foto-foto ada, sekarang bukan seperti 98 yang hanya foto, sekarang ada video di mana polisi memukul segala macam,” tegasnya.

“Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sombong, jangan angkuh, merasa dapat kuasa kemudian bisa bertindak semena-mena terhadap rakyat,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya