Berita

Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung/RMOL

Politik

Din Syamsuddin: Please, Polisi Jangan Pakai Senjata Dari Uang Rakyat Untuk Bunuh Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 17:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menyulut amarah buruh, mahasiswa, dan kalangan pelajar hingga terjadi bentrokkan massa dengan aparat kepolisian di sejumlah titik di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, tokoh bangsa Din Syamsuddin memperingatkan kepada aparat kepolisian untuk tidak bertindak semena-mena.

“Please bapak polisi, jangan gunakan senjata dari uang rakyat utuk membunuh rakyat,” tegas Din dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/10).


Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh anggap remeh terhadap gelombang suara rakyat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Saya sungguh-sungguh ingin menasihatkan, jangan anggap remeh karena merasa mendapat kuasa dominan di DPR di eksekutif, didukung dengan aparat penegak hukum yang represif baik Polri maupun TNI,” kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Namun demikian, pihaknya mengaku tak menyangka mahasiswa sekarang bisa semasif saat ini menggelar aksi tiga hari belakangan dalam merespons pengesahan UU sapu jagat tersebut. Dia memperingarkan agar demonstrasi saat ini tidak boleh ada korban, terutama dari pihak masyarakat yang menyuarakan penolakan.

“Ini akan eskalasi. Orang-orang moderat, kalangan moderat, kalangan lain (akan bergerak) kalau sudah ada korban. Foto-foto ada, sekarang bukan seperti 98 yang hanya foto, sekarang ada video di mana polisi memukul segala macam,” tegasnya.

“Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sombong, jangan angkuh, merasa dapat kuasa kemudian bisa bertindak semena-mena terhadap rakyat,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya