Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul/Net
Kabar baik dari rencana pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) guna mencapai kemandirian energi bangsa
tampaknya banyak menemui rintangan. Diduga ada rencana yang bertujuan untuk membatalkan proyek ini, sehingga Indonesia tetap bergantung pada impor migas.
Proyek TPPI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dinilai bisa membangkitkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, jika kilang itu sudah beroperasi, maka akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul menilai, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tidak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina. Pertamina adalah induk PT TPPI.
Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul menilai, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tidak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina. Pertamina adalah induk PT TPPI.
Namun, kini proyek tersebut berpotensi terhambat. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (Satgas) investasi proyek TPPI.
Tim Satgas dibentuk dengan alasan untuk mensetlekan strategic partner dan proses tender, namun kebijakan tersebut berpotensi membatalkan pelaksanaan proyek kilang TPPI. Ini merupakan kerugian negara yang sangat besar, dan sangat menguntungkan bagi pihak tertentu yang mengharapkan Indonesia
terus melakukan impor migas.
Padahal, lanjut Adib Miftahul, sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas.
Tim satgas dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak menghendaki proyek ini terealisasi, padahal faktanya tender telah dilaksanakan secara bersih dan transparan dan dengan pendampingan dari Tim Jamintel, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga governance-nya sangat terjaga dengan baik.
Namun, Ahok terlihat lebih bergeming untuk membatalkan pelaksanaan proyek ini. Adib Miftahul menilai bahwa pelaksanaan audit menyeluruh terhadap proses tender TPPI akan jauh lebih baik untuk dilakukan dari pada mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan proyek ini.
"Jika Ahok tidak percaya dengan kinerja tim tendernya, ya lakukan saja audit, ini jauh lebih baik dari pada harus membatalkan proyeknya. Apalagi proses tender sudah diawasi oleh berbagai badan negara, ini berarti Ahok juga tidak percaya pada kinerja badan-badan tersebut," jelas dia, Kamis (8/10).
"Bahkan hal ini membuat saya berpikir bahwa Ahok punya 'agenda' lain dengan membatalkan proyek ini," ujar Adib Miftahul menambahkan.
Dia menilai, realisasi proyek pembangunan pabrik petrokimia itu akan mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menekan defisit migas saat ini. Proyek ini akan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Pemerhati industri petrokimia sekaligus ekonom senior CORE, Hendri Saparini sebelumnya menuturkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan akan produk petrokimia di Indonesia, saat ini mayoritas masih mengandalkan produk impor. Hal ini menyiratkan, kebutuhan akan produk petrokimia dalam negeri diperlukan segera.
Jika terus mengandalkan impor, imbasnya harga produk olahan atau produk turunan dari petrokimia akan semakin tinggi. Indonesia pun dapat selamanya mengandalkan impor, yang akan terus menjadi beban anggaran negara.
"Realisasi proyek ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, guna menekan angka impor migas dan memperbaiki perekonomian bangsa yang terus terpuruk. Lebih baik bagi Pertamina untuk melakukan audit untuk menepis isu yang beredar, dan segera laksanakan pembangunan," tegas Hendri.
Di tengah situasi pandemi saat ini, perekonomian Indonesia terus mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal II-2020. Ini merupakan catatan terburuk sejak 1999. Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada kuartal I tahun 1999, sebesar 6,13 persen.
Realisasi proyek dinilai dapat menjadi salah satu cara bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekonominya. Dengan adanya fasilitas ini pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah impor produk petrokimia yang dibutuhkan Indonesia, ini tentunya akan dapat menghemat devisa negara yang terus membengkak akibat ketergantungan impor migas. Hal ini akan memberikan peran yang sangat besar dalam membantu memperbaiki perekonomian negara.
Di sisi lain, realisasi proyek ini juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia yaitu dengan terciptanya lapangan kerja baru. Hal ini membantu pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya, di tengah meningkatnya
angka pengangguran.
