PMII Diminta Hindari Aksi Turun Ke Jalan Tolak Omnibus Law, Dan Hati-hati Diboncengi Politik Praktis

Instriluksi aksi turun ke jalan untuk seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Indonesia melalui ketua umumnya Agus Herlambang sebaiknya ditinjau kembali. Instriluksi aski terkait penolakan pengesahaan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pasalnya, banyak alasan kenapa aksi harus ditinjau kembali. Misalnya, aspek potensi pelanggaran hukum terhadap protokol kesehatan akan sulit terhindarkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2011-2013, A. Jabidi Ritonga dalam keterangannya, Rabu (7/10).

"Kita sedang pencegahan penyebaran pendemi Covid -19 yang terus mengalami peningkatan, aksi turun ke jalan berpotensi hilangkan phisical distancing," kata Jabidi Ritonga.

"Dari aspek keamanan juga sangat rentan dengan aksi kerusahuan di lapangan, mengundang chaos," imbuhnya menambahkan.

Lebih jauh, Jabidi Ritonga berharap, jangan sampai aksi mahasiswa PMII jutru mendorong gagalnya investasi di Indonesia. Sebab, sudah tidak terhitung lagi jumlah perusahaan yang sudah hengkang dari tanah air.

"Nah, kalau sudah begini siapa yang rugi? Artinya kita sudah menambah angka pengangguran di Indonesia," tuturnya.

Sambung Jabidi Ritonga, pikiran kritis rekan-rekannya di PB PMII diharapkan jangan sampai ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu yang mengeksploitasi kader.

"Pikiran kritis juga jangan sampai diboncengi oleh politik kelompok tentu. Maka, aksi protes silahkan, merasa keberatan boleh, tapi aksi lapangan di jalananan baiknya harus dihindari," terangnnya.

"PMII baiknya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan, bebas daru penggangguran, kemiskinan dan lain-lain," sambung Jabidi Ritonga menambahkan.

Lebih lanjut, pengurus GP Ansor ini berharap untuk menciptakan siatusi kamanan yang kondusif, menimbulkan rasa aman bagi semua orang, maka langkah-langkah diplomasi dan gugatan lewat lembaga hukum baiknya yang ditempuh.

"Baiknya PB PMII akan melakukan uji materi ke MK terkait UU Ciptaker, dari pada harus latah latahan dari menggelar aksi jalanan," tutup Jabidi Ritonga.