Berita

PN Jakarta Pusat masih tetap ditutup hingga 10 hari ke depan/Net

Kesehatan

Jumlah Pegawai Yang Reaktif Bertambah, Lockdown PN Jakarta Pusat Diperpanjang Menjadi 10 Hari

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 10:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memperpanjang masa lockdown setelah jumlah kontak erat dengan pegawai yang positif Covid-19 terus bertambah.

Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono mengatakan, pada Selasa kemarin (6/10) pihaknya telah melakukan rapid test dan swab test terhadap lebih dari 40 orang yang awalnya dinyatakan reaktif Covid-19.

"Yang semula pegawai PN Jakarta Pusat reaktif berjumlah 40 orang, maka meningkat menjadi 61 orang. Termasuk Pimpinan, Hakim, ASN, Satpam, dan Cleaning Services. Sehingga telah dilakukan swab test kepada 61 orang tersebut," ujar Bambang Nurcahyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/10).


Hasil swab test tersebut, lanjut Bambang, akan diketahui pada tiga hari ke depan.

"Semoga hasil swab test dari 61 aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semuanya negatif," harap Bambang.

Atas kondisi tersebut, Ketua PN Jakarta Pusat pun telah membuat surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk melakukan lockdown lebih lama dari rencana sebelumnya.

Semula, PN Jakarta Pusat di-lockdown selama 3 hari. Sejak Rabu (7/10) hingga Jumat (9/10). Namun, lockdown akhirnya diperpanjang hingga Jumat pekan depan (16/10).

"Sehingga PN Jakarta Pusat aktif kembali hari Senin tanggal 19 Oktober 2020," jelas Bambang.

Meski di-lockdown, Bambang memastikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Jakarta Pusat tetap melayani pelayanan publik secara terbatas untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting dan mendesak.

Selain itu, para ASN pun tetap bekerja dengan sistem Work from Home (WFH) untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dilaksanakan Work From Home (WFH) untuk seluruh aparatur Pengadilan PN Jakarta Pusat selama lockdown tersebut," pungkas Bambang.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya