Berita

Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon/Net

Politik

Jawab Masinton, Fadli Zon: Kalau Belum 5 Menit Mik Sudah Mati Berarti Dari Tombol Meja Pimpinan

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 08:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembelaan Politisi PDIP Masinton Pasaribu kepada Ketua DPR RI Puan Maharani soal polemik mematikan mikrofon saat Fraksi Partai Demokrat menyampaikan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikritisi.

Adalah mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengkritik pembelaan Masinton. Sebab, dalam pembelaan itu Masinton membantah Puan sengaja mematikan mik Fraksi Demokrat. Katanya, mik mati otomatis karena sistem sudah membatasi waktu bicara maksimal lima menit.

Fadli Zon tidak menyangkal bahwa mikrofon memang akan mati otomatis setiap 5 menit saat ada anggota dewan interupsi. Namun demikian, jika kurang dari lima menit anggota dewan berbicara dan mikrofon mati, maka itu tanda pimpinan sidang membatasi.


“Mik (memang) hanya akan mati sendiri kalau waktu bicara anggota sudah melewati 5 menit. Itulah waktu bicara utk interupsi. Kalau belum 5 menit mik sudah mati artinya dimatikan dr tombol meja pimpinan DPR,” ujarnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (7/10).

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat yang mikrofonnya mati saat interupsi, Irwan Fecho telah mengklaim bahwa dia hanya berbicara 2 menit.

Selain itu, sebuah video beredar juga menunjukkan detik-detik saat Azis Syamsuddin membisiki Puan Maharani dan kemudian Puan mengarahkan tangan ke papan mikrofon yang ada di depannya. Seketika itu, suara Irwan Fecho yang sedang interupsi mati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya