Berita

Buruh/Net

Politik

Labor Institute Indonesia Khawatir Aksi Buruh Ditunggangi KAMI

SELASA, 06 OKTOBER 2020 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah serikat pekerja dan buruh yang akan menggelar aksi nasional pada tanggal 6 hingga 8 Oktober diminta untuk berhati-hati. Jangan sampai aksi yang bertujuan untuk menolak RUU Cipta Kerja itu ditunggangi kepentingan politik,

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga khawatir aksi nasional buruh tersebut akan dibelokkan untuk tujuan politik tertentu.

“Sebagaimana catatan yang dihimpun Labor Institute Indonesia, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pimpinan Gatot Nurmantyo dan tokoh oposisi pemerintah mendukung aksi unjuk rasa nasional buruh tersebut,” tekannya.


Labor Institute Indonesia memprediksi bisa saja kelompok KAMI akan ikut bersama-sama dengan para buruh untuk melakukan aksi di depan istana maupun di depan Gedung MPR/DPR Ri.

Andy William Sinaga juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai menemukan ada kelompok dan dukungan buruh/pekerja sudah terpecah.

Sebagian besar atau lebih kurang 75 persen buruh/pekerja tidak setuju akan aksi unjuk rasa nasional karena takut kehilangan pekerjaan alias di-PHK. PHK sudah cukup massif dilakukan perusahaan selama pandemi Covid 19 berlangsung.

“Belum lagi ancaman klaster baru Covid-19 dikalangan pekerja/buruh ketika aksi unjuk rasa nasional tersebut digelar,” tegasnya.

“Untuk itu, Labor Institute Institute Indonesia mengimbau agar rencana unjuk rasa nasional tersebut harus diantisipasi akan politisasi oleh para oknum untuk memperkeruh instabilitas sosial politik nasional,” demikian Andy William Sinaga.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya