Berita

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net

Politik

Respons Pengakuan Arteria Dahlan, Mardani: PKI Terlarang, Harusnya Enggak Boleh Masuk Parpol Manapun

SENIN, 05 OKTOBER 2020 | 17:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan politisi PDIP, Arteria Dahlan yang menyebut ada PKI melebur di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mengherankan.

Sebab dalam peraturan, sudah jelas keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang.

"PKI partai terlarang. TAP MPR dan UU-nya ada. Mestinya enggak mungkin PKI boleh masuk ke partai mana pun," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/10).

Akan tetapi, berbeda halnya bila yang masuk ke partai politik adalah keturunan PKI yang sudah berafiliasi atau berpaham komunis. Hal tersebutlah yang dinilai perlu dicermati semua pihak, termasuk partai politik sebelum merekrut kader.

"Kalau personalnya tinggal dilihat apakah masih komitmen dengan PKI atau tidak. Semua bersumpah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945," sambungnya.

"Monggo saja tiap partai punya kebijakan sendiri. Setiap orang tidak bisa dinilai dari orang tuanya," imbuhnya.

Arteria Dahlan sebelumnya menyebut ada PKI yang melebur ke PDIP. Hal tersebut disampaikan dalam merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Dhani.

Namun demikian, menurut Arteria, tidak hanya PKI, ada PRRI, DI/TII yang juga berada dalam partai pemenang pemilu 2019 lalu itu.

"Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan ada PKI-nya ya jelas. Karena kami partai terbuka ya. Tapi yang perlu kita ingatkan, bukan hanya di PDI perjuangan yang ada PKI-nya. Nanti teman-teman cari sendiri di partai mananya," kata Arteria.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya