Ekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Net
Ambang batas pencalonan presiden atau presidential trasehold (PT) 20 persen menurut ekonom senior, Dr. Rizal Ramli menciptakan budaya korupsi di semua level pemerintahan sekarang ini.
Sosok yang kerab disapa RR itu berharap, uji materi Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu terkait PT 20 persen yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi langkah awal perbaikan proses demokrasi ke depannya.
Dia menyebutkan, konsep living constitution yang biasa digunakan di Amerika Serikat bisa diterapkan di Indonesia, apabila suatu negara mengubah konstitusi untuk disesuaikan dengan kondisi demokrasi negara tersebut.
"Saya bukan ahli hukum, tapi saya pelajari. Satu, pada saat perumusan kemerdekaan kita, tokoh-tokoh pergerakan memiliki integritas, memiliki kejujuran, korupsi enggak ada. Tapi sekarang di semua level korupsi itu luar biasa. Konstitusi itu harus menyesuaikan,
the living constitution," ujar RR dalam sidang panel lanjutan yang dilaksanakan virtual, di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Di sisi yang lain, RR melihat perkembangan masyarakat pemilih sekarang ini bisa menilai PT 20 persen sudah tidak kontekstual, karena membatasi mereka yang sudah cerdas dalam memilih pemimpin yang layak.
"Hari ini kebanyakan rakyat kita baca sosial media, mereka enggak baca mainstream media. Dan mereka tahu kok siapa pemimpin yang integritasnya bagus, yang enggak pernah korup, yang punya
track record untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik," ungkapnya.
Sementara, lanjut mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Gus Dur ini, partai-partai politik sekarang ini cendrung mempertahankan PT 20 persen supaya bisa meraup keuntungan dari proses demokrasi yang ada.
"Nah, partai-partai karena kepentinganya hanya menjadi kolektor uang sama sekali tidak bisa menangkap aspirasi ini (PT 20 persen tidak kontekstual). Artinya secara psokologis rakyat sekarang ini mengalami perubahan," tuturnya.
"Dan kami percaya para Pak Hakim (MK) dapat memahami dan bisa meyakini bahwa inilah yang disebut
living constitution. Bahwa basis filosofisnya jelas, trasehold menghambat pencapaian tujuan kemerdekaan kita. Masyarakatnya sendiri berubah perilakukanya," demikian Dr. Rizal Ramli.
