Berita

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Dhani (kanan) bersama dengan Once Mekel (kedua kanan), Andra Ramadhan (ketiga kanan), dan Tyo Nugros (kiri)/Net

Politik

Ahmad Dhani: Dirgahayu TNI, Bahaya Laten Itu PKI Bukan HTI

SENIN, 05 OKTOBER 2020 | 10:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ucapan selamat turut disampaikan musisi papan atas Indonesia, Ahmad Dhani Presetyo untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang genap menginjak usia 75 tahun pada hari ini, Senin (5/10).

Kepada TNI, wasekjen DPP Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa bahaya laten yang sesungguhnya mengancam negeri ini adalah komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ancaman itu, sambungnya, bukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam, atau kebangkitan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).


“Bahaya Laten itu Komunis (PKI) karena ada dalam Tap MPRS XXV Tahun 1966. HTI, FPI, DI/TII tidak ada di dalam Tap MPR,” tegas Ahmad Dhani kepada redaksi sesaat lalu.

Atas alasan itu, pentolan DEWA 19 tersebut meminta agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto fokus pada perintah Tap MPRS XXV Tahun 1966.

Kepada warganet, suami dari Mulan Jameela ini menegaskan bahwa tidak ada HTI, FPI, DI/TII di Partai Gerindra, Golkar apalagi PDIP. Artinya, ketiga partai besar ini aman tersusupi dari tiga unsur tersebut.

“Malah jadi norak, jika ada yang teriak-teriak waspada HTI, FPI, atau DI/TII. Wong 3 partai ini yang menjadi penentu arah kebijakan negara,” tekannya.

“Apalagi kok takut sama PKS? Tidak rasional,” sambung Dhani.

Pencipta lagu “Hidup Adalah Perjuangan” itu mengurai alasan publik harus khawatir dengan kehadiran neo PKI. Sebab, kata dia, PKI dulu telah melebur ke salah satu partai. Di mana partai tersebut kini memimpin negeri.

“Karena PKI dulu melebur ke PDIP dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi-Maruf. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti trisila bahkan ekasila,” tegasnya.

Dhani pun menekankan kembali kepada TNI untuk fokus kepada bahaya laten komunis, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPRS.

“Tap MPRS XXV Tahun 1966 jangan dibaca saja , tapi harus ada implementasi dari amanat Tap MPRS tersebut. Kongkretnya apa saja, saya rasa pimpinan TNI lebih tahu,” tegasnya.

“Jadi jika ada yang mau teriak bahaya laten HTI, DI/TII perintahkan legislator buat Tap-nya dulu. Jangan asal nguap. Ingat komplotan yang mau mengganti Pancasila dengan Trisilan-Ekasila sudah di depan mata,” demikian Ahmad Dhani.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya