Ada sejumlah alasan politis yang membuat Presiden Joko Widodo belum melakukan reshuffle kabinetnya/Net
Wacana reshuffle kabinet yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para Menterinya beberapa waktu lalu, hingga kini tak kunjung jadi kenyataan. Ada alasan tertentu yang membuat reshuflle ini bertahan sebagai sebuah wacana.
Kala itu, dengan nada tinggi, Presiden Jokowi menyebut kinerja para pembantunya itu dianggap masih belum memiliki sense of crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Terkait wacana reshuffle yang belum terwujud, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, ada sejumlah pertimbangan politis yang membuat Jokowi hingga kini belum merombak kabinetnya. Meskipun, kinerja para menterinya dalam menghadapi pandemi Covid-19 masih acak-acakan.
"Jika hingga hari ini belum ada reshuffle itu karena pertimbangan politis. Bukan pertimbangan kinerja. Pertimbangan politis itu subjektif. Walaupun kinerja menterinya memble dan amburadul, tak akan di-reshuffle," kata Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (5/10).
Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini meyakini bahwa alasan Jokowi belum melakukan reshuffle kabinet bukan karena para menterinya saat ini sudah memiliki
sense of crisis.
"Kalau ukuran
sense of crisis itu tak jelas. Ukuran para menteri itu kinerja. Kinerja yang dinilainya," tuturnya.
"Harusnya yang di-reshuflle, jika terjadi reshuffle, adalah Menkes, Menag, Mendikbud, Mensos, Menkumham, Menpar, dan tim ekonomi," demikian Ujang Komarudin.
Sekadar informasi, dalam Sidang Kabinet I Jokowi sempat menyesalkan kinerja para pembantunya yang lamban, juga mengkritisi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang masih minim. Kepala Negara bahkan mengancam akan melakukan reshuffle kabinetnya jika tak kunjung memperbaiki kinerja.
