Pemekaran Aceh Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Komite Persiapan Pemekaran Provinsi (KP3) Aceh untuk Barat Selatan-Aceh, Fadhli Ali, mengatakan pemekaran Aceh menjadi tiga provinsi adalah upaya menekan angka kemiskinan.

Keberadaan provinsi-provinsi baru di Aceh juga memutus rentang birokrasi sehingga daerah lebih mudah mengakses pusat provinsi.

“Inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan ALA dan ABAS,” kata Fadli, Sabtu (3/10).

Alasan ini pula yang diperjuangkan Fadli dan rekan-rekannya sejak lama. Dengan pemekaran, kata dia, jarak tempuh daerah ke ibukota semakin dekat dan mudah. Akses perjalanan laut justru lebih mudah.

Pemekaran daerah juga akan membuka banyak akses jalan di kawasan baru. Bahkan beban daerah juga akan semakin berkurang karena jalan-jalan yang berada di kawasan yang dimekarkan meningkat menjadi jalan nasional.

Karena itu, alasan sebagian orang yang menolak pemekaran karena beban keuangan daerah, dinilai Fadli tidak tepat. Sebaliknya, beban besar yang selama ini ditanggung provinsi dan kabupaten diambil alih negara.

Titik-titik baru perdagangan dan perekonomian juga muncul. Fadhli Ali menjelaskan, pemekaran akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru karena akan ada ibu kota provinsi baru dan diakses lebih cepat dan mudah.

Dengan adanya provinsi baru di Aceh, ucap Fadhli Ali, kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh dalam penerimaan pegawai juga dibutuhkan tenaga baru, dan pastinya ditambah lebih besar jumlah PNS di suatu daerah atau provinsi baru.

Peluang menciptakan lapangan kerja baru inilah yang menurut Fadhli menjadi alasan penting sebagai upaya memberangus kemiskinan. Apalagi, Aceh memiliki banyak sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi.

“Dengan adanya pemekaran, tenaga kerja baru juga segera mendapatkan kerja yang layak sesuai bidang pendidikan yang sudah ditempuh,” jelas Fadhli.

Pemekaran juga menjadi proses pemerataan pendidikan di Aceh. Selama ini, kualitas pendidikan di Aceh dianggap buruk dengan tata kelola buruk. Fadhli mengatakan dengan adanya provinsi baru dan lama untuk menumbuhkan daya saing di bidang pendidikan.

Mereka yang takut atau tidak setuju dengan pemekaran, hanya karena menilai pemekaran menjadi beban, itu menunjukkan mereka tidak paham dengan ada provinsi baru di Aceh. Padahal, pemekaran menjadi kesempatan besar bagi anak-anak Aceh untuk menjadi PNS.

“Dan justru yang membayar gaji mereka bukan provinsi, tapi pusat,” papar Fadhli. “Jika ada pemimpin daerah mengeluarkan pernyataan setuju dengan adanya pemekaran, itu menunjukkan mereka memahami kebutuhan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.”

Fadhli juga menegaskan bahwa pemekaran bukan kepentingan segelintir orang, seperti yang dituduhkan banyak kalangan yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan.

“Pemekaran itu akan memunculkan kompetisi di semua bidang. Dan ini akan berdampak bagi pertumbuhan masyarakat dan daerah. Semua pihak akan mendorong kemampuan untuk saling bersaing,” demikian Fadhli.