Berita

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko/Net

Politik

Moeldoko Kerdilkan SDM Pemerintah Dengan Sebut KAMI Ganggu Stabilitas Politik

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 20:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko dinilai terlalu mengada-ada jika menyebut Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menganggu stabilitas politik.

Disisi lain, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden itu seperti mengkerdilkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki negara seperti BIN, TNI dan Polri.

“Lingkaran istana itu sudah punya SDM yang lengkap untuk mendeteksi apapun yang terjadi di NKRI,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/10).


Padahal, kata Adib, apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo melalui KAMI hanyalah bagian yang menegaskan kalau sistem demokrasi di Indonesia sehat. Di sisi lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh UU.

“Secara komunikasi politik KAMI inikan hanya kewajiban untuk mengingatkan penguasa untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Sehingga Adib menambahkan, seharusnya pemerintah ataupun Moeldoko tidak perlu membesar-bersarkan persoalan, karena langkah dan gerak KAMI adalah bagian dari dinamika kehidupan Indonesia dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini. Menurut Moeldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut.

Namun Moeldoko mengatakan, lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Moeldoko ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut.

"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya