Berita

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo/Net

Kesehatan

Ketua Satgas: Bukan Pilkadanya, Tapi Komitmen Terapkan Protokol Kesehatan

JUMAT, 02 OKTOBER 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo meyakini Pilkada serentak 2020 tidak mempengaruhi naik turunnya kurva infeksi virus.

Sebab, Doni mengaku telah menerima data tebaru mengenai perkembangan situasi penyebaran Covid-19 di daerah penyelenggaraan pilkada yang mulai menurun.

"Kita lihat data-data pilkada ada kabupaten kota yang ikut pilkada ternyata kasusnya ternyata lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada," ujar Doni dalam acara Kick Off Sosialisasi Strategi Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, yang digelar melalui aplikasi zoom, Jumat (2/10).


Jika melihat data tanggal 6 Septemeber yang lalu, Doni menyebutkan jumlah daerah yang menggelar pilkada dan masuk zona merah itu jauh lebih tinggi dengan data terbaru yang dia pegang.

"Ternyata yang ada pilkada zona merahnya berkurang dari 45 ke 29 (daerah)," sambungnya.

Sementara untuk daerah yang tidak ada gelaran pilkada justru yang masuk kategori zona merah naik, dari 25 daerah menjadi 33 daerah.

"Jadi ada juga daerah yang tidak ada pilkada ternyata kasusnya meningkat, seperti halnya Aceh dan juga Jakarta," bebernya.

Oleh karena itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menyimpulkan, penyelenggaraan pilkada tidak bisa dinilai sebagai salah satu sumber yang bisa memperburuk kondisi penyebaran Covid-19.

Justru katanya, yang menjadi tolak ukur naik turunnya kasus positif Covid-19 adalah taat atau tidaknya masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan. Seperti, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Sebenarnya pengalaman kita dalam beberapa minggu terkahir bukan ada tidak adanya pilkada, tapi komitmen seluruh komponen yang ada di daerah untuk bersama-sama mengendalikan Covid-10," demikian Doni Monardo.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya