Berita

Presiden Donald Trump dan lawannya Joe Biden/Net

Dunia

Kacau Dan Terlalu Banyak Interupsi, Peraturan Debat Presiden Selanjutnya Akan Diubah

JUMAT, 02 OKTOBER 2020 | 05:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah kontes yang kacau di Cleveland Selasa (29/9) malam, komisi yang mengawasi debat presiden berencana membuat perubahan format untuk dua debat yang akan datang.

Perubahan itu salah satunya adalah mematikan mikrofon Donald Trump dan Joe Biden jika mereka melanggar aturan, ujar sebuah sumber dari komisi debat, seperti dikutip dari The Hill, Kamis (1/10). Perubahan format itu masih mempertimbangkan bagaimana mereka akan melaksanakan rencana tersebut.

Komisi Debat Kepresidenan menyoroti penampilan acara debat yang diwarnai oleh interupsi yang sering terjadi. Dalam sebuah pernyataannya, komisi akan memikirkan perubahan struktur dan format acara.

"Peraturan harus diubah untuk dua debat yang tersisa," kata komisi dalam pernyataannya.

Komisi akan mempertimbangkan dengan hati-hati perubahan yang akan diadopsi dan akan mengumumkan langkah-langkah tersebut segera.

"Komisi berterima kasih kepada Chris Wallace atas profesionalisme dan keterampilan yang dia bawa ke acara debat malam itu dan bermaksud untuk memastikan bahwa ada aturan yang diubah atau ditambahkan untuk menjaga ketertiban untuk dua debat selanjutnya."

Namun, Tim Murtaugh, direktur komunikasi untuk kampanye Trump, mencela rencana itu.

"Mereka melakukan (perubahan format acara debat) ini hanya karena ada pria  yang kalah di malam debat kemarin," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Presiden Trump adalah kekuatan dominan. Sekarang Joe Biden mencoba bekerja dengan wasit. Mereka seharusnya tidak menggerakkan tiang gawang dan mengubah peraturan di tengah permainan," kata Murtaugh.

Sementara Kate Bedingfield, wakil manajer kampanye untuk kampanye Biden, nampaknya tidak terganggu dengan rencana perubahan aturan debat. Dengan tegas dia menyampaikan bahwa Biden siap untuk kontes berikutnya di Miami.

"Dia akan fokus menjawab pertanyaan dari para pemilih di sana, di bawah seperangkat aturan apa pun yang dikembangkan Komisi untuk mencoba menahan perilaku Donald Trump," katanya dalam sebuah pernyataan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

SPS Aceh Dinobatkan sebagai SPS Provinsi Terbaik 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:53

Hari Ini Nasdem Muara Enim Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:36

Prof Sugianto Janjikan Netralitas ASN pada Pilkada 2024 kalau Ditunjuk jadi Pj Bupati

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:14

Teriakan "Ijeck Gubernur" Menggema di Syukuran Kosgoro 1957 Sumut

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:58

Dihiasi 2 Penalti, Bayern Vs Madrid Berakhir 2-2

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:46

Dai Kondang Ustaz Das'ad Latif Masuk Daftar Kandidat Nasdem untuk Pilwalkot Makassar

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:22

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Jabar Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:58

Ekonomi Pakistan Semakin Buruk

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:37

Kader PKB Daftar sebagai Bacabup Aceh Besar lewat Demokrat

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:29

Ngaku Punya Program Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Daftar di PDIP

Rabu, 01 Mei 2024 | 02:31

Selengkapnya