Berita

Presiden Donald Trump dan lawannya Joe Biden/Net

Dunia

Kacau Dan Terlalu Banyak Interupsi, Peraturan Debat Presiden Selanjutnya Akan Diubah

JUMAT, 02 OKTOBER 2020 | 05:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah kontes yang kacau di Cleveland Selasa (29/9) malam, komisi yang mengawasi debat presiden berencana membuat perubahan format untuk dua debat yang akan datang.

Perubahan itu salah satunya adalah mematikan mikrofon Donald Trump dan Joe Biden jika mereka melanggar aturan, ujar sebuah sumber dari komisi debat, seperti dikutip dari The Hill, Kamis (1/10). Perubahan format itu masih mempertimbangkan bagaimana mereka akan melaksanakan rencana tersebut.

Komisi Debat Kepresidenan menyoroti penampilan acara debat yang diwarnai oleh interupsi yang sering terjadi. Dalam sebuah pernyataannya, komisi akan memikirkan perubahan struktur dan format acara.


"Peraturan harus diubah untuk dua debat yang tersisa," kata komisi dalam pernyataannya.

Komisi akan mempertimbangkan dengan hati-hati perubahan yang akan diadopsi dan akan mengumumkan langkah-langkah tersebut segera.

"Komisi berterima kasih kepada Chris Wallace atas profesionalisme dan keterampilan yang dia bawa ke acara debat malam itu dan bermaksud untuk memastikan bahwa ada aturan yang diubah atau ditambahkan untuk menjaga ketertiban untuk dua debat selanjutnya."

Namun, Tim Murtaugh, direktur komunikasi untuk kampanye Trump, mencela rencana itu.

"Mereka melakukan (perubahan format acara debat) ini hanya karena ada pria  yang kalah di malam debat kemarin," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Presiden Trump adalah kekuatan dominan. Sekarang Joe Biden mencoba bekerja dengan wasit. Mereka seharusnya tidak menggerakkan tiang gawang dan mengubah peraturan di tengah permainan," kata Murtaugh.

Sementara Kate Bedingfield, wakil manajer kampanye untuk kampanye Biden, nampaknya tidak terganggu dengan rencana perubahan aturan debat. Dengan tegas dia menyampaikan bahwa Biden siap untuk kontes berikutnya di Miami.

"Dia akan fokus menjawab pertanyaan dari para pemilih di sana, di bawah seperangkat aturan apa pun yang dikembangkan Komisi untuk mencoba menahan perilaku Donald Trump," katanya dalam sebuah pernyataan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya