Kontroversi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilanjutkan meski pandemi Covid-19 melonjak tinggi juga ramai diperbincangan di media sosial Instagram dan Twitter.
Pasalnya, lembaga analisis media sosial dan online Astramaya menemukan dalam kurun waktu sebulan terkahir adanya pertarungan narasi antara tunda pilkada dan lanjutkan Pilkada.
Dalam diskusi virtual Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Associate Partner at Astramaya Tomi Satryatomo menerangkan, kecenderungan netizen terhadap dua narasi tersebut berbeda. Yakni, 32 persen untuk yang tunda Pilkada, dan 55 persen sepakat untuk melanjutkan Pilkada.
Menariknya, dalam kajian yang dia lakukan selama kurun waktu sebulan sejak tanggal 25 Agustus sampai 25 September, ditemukan akun-akun yang mendominasi narasi agar Pilkada dilanjutkan terafiliasi dengan pemerintah dan bahkan kepolisian.
"Dukungan Pilkada disuarakan oleh akun-akun yang terasosiasi dengan Pemerintah termasuk yang terafiliasi dengan Polisi.
Ini kalau kita tarik, rata-rata berasosiasi dengan institusi kepolisian" ujar Tomi saat pemaparan.
Selain itu, temuan lain dari akun-akun yang mendukung pilkada adalah identitas yang tidak jelas dari pengguna akun, yang mana teridentifikasi sebagai akun non-organik atau biasa disebut akun 'bodong'.
"Kalau lihat pola penyebarannya akun organik atau trusted human account yang memilih melanjutkan pilkada tidak terlalu banyak, persentasenya lebih kecil yang mendukung narasi tunda pilkada," kata Tomi.
Lebih lanjut, Tomi menyebut akun-akun yang mendukung perhelatan Pilkada itu sebagai influencer, seperti akun twitter @1trenggalek dan juga beberapa akun yang memiliki identitas kepolisian dengan unsur pelaksana badan reserse, @Humas_Res_Bkt.
"Res singkatan dari reserse, jadi bayangkan akun-akun terkait reserse sekalipun ikut terlibat dalam percakapan melanjutkan
pilkada," sambungnya.
Dalam sistematika kerjanya, akun-akun yang terkait institusi kepolisian dilevel daerah berperan aktif menyuarakan dukungan atas kelanjutan pilkada, yang bisa dilihat dari hasil analisis tagar yang beberapa kali 'nangkring' di Twitter dengan tagar seperti #MaklumatKapolriTaatProkes.
"Ini tagar yang rajin disuarakan akun-akun pendukung pemerintah serta akun terafiliasi dengan kepolisian. Ada dominasi narasi yang luar biasa," demikian Tomi Satryatomo.
