Berita

Influencer dr. Tirta Mandira Hudhi/Net

Politik

Dokter Tirta: Kenapa Beribadah Dan Sekolah Enggak Boleh, Sementara Pilkada Lanjut?

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik terhadap kerja penanganan Pandemi Covid-19 oleh pemerintah kembali disampaikan influencer dr. Tirta Mandira Hudhi. Dia, mengungkapkan kegelisahannya karena kebijakan pemerintah yang cenderung politis dalam menangani corona. 

"Bahwa Covid-19 ini dipengaruhi oleh politik donk! Kebijakan politis. Lucu, orang beribadah enggak boleh, sekolah enggak boleh, kok pilkada boleh?" ujar Dokter Tirta dalam program Podcast YouTube Deddy Corbuzier, yang diposting Selasa (29/9). 

Karena kebijakan yang politis itu pula, kemudian Dokter Tirta memaknai kontroversi penyelenggaraan pilkada yang ramai sekarang ini sebagai wajah buruk tata kelola pemerintahan Indonesia yang haus kekuasaan. Sebab, pemerintah tidak mendengarkan keinginan masyarakat yang meminta pilkada ditunda. 


"Kalau pilkada diundur itu beberapa orang menganggap akan mempengaruhi sistematika pilkada yang lain, karena petahana akan semakin lama. Nah di sisi lain, orang yang nge-push pilkada harus dijalankan, dia ingin saingan sama petahana, cepat diganti, cepat beres," ungkapnya. 

Karena itu, sebagai seorang relawan tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat di dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Dokter Tirta melihat penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut akan sulit diatasi pemerintah karena kebijakan yang digunakan bersifat politis. 

"Kalau saya sebagai relawan yang di lapangan dan rakyat jelata, ini kan anggaran pilkada bisa dialihkan ke orang yang miskin yang terdampak karena Covid-19 secara enggak langsung (in direct), sama effect direct dari Covid-19,” katanya. 

"Kalau memang semua orang menjadikan Covid-19 sebagai bahan kampanye dan bansos mereka di politik enggak akan selesai pak (persoalan Covid-19)," demikian dr. Tirta Mandira Hudhi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya