Berita

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19, Dr. Dewi Nur Aisyah dalam diskusi yang digelar BNPB pada Rabu, 30 September 2020/RMOL

Kesehatan

Jangan Salah Kaprah, Menurunkan Tingkat Kematian Bukan Berarti Menambah Kasus Covid-19

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 12:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan tingkat kematian akibat Covid-19 memicu pertanyaan di masyarakat. Beberapa pihak menganggap penurunan tingkat kematian berarti harus menambah jumlah kasus.

Berkembangnya spekulasi tersebut membuat Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19, Dr. Dewi Nur Aisyah memberikan klarifikasi dalam diskusi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertajuk "Covid-19 Dalam Angka: Ragam Cluster di Indonesia (Part II) pada Rabu (30/9).

Dewi menjelaskan, proporsi angka kematian dalam bentuk persen adalah jumlah orang yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus yang ada.


Hal tersebut membuat banyak pihak jadi salah kaprah dengan menganggap, jika proporsi angka tersebut ingin diturunkan, maka membutuhkan lebih banyak kasus sebagai penyebut.

"Sebenarnya target yang ingin kita capai adalah penambahan jumlah absolut kematian per hari, per minggu ini turun," ujarnya.

"Misalnya di bulan Juni mungkin seminggu yang meninggal ada 10 orang, pekan selanjutnya ada 5 orang, pekan selanjutnya lagi satu orang atau mungkin tidak ada kematian sama sekali," tambahnya.

Dengan begitu, Dewi mengatakan, jumlah absolut yang ingin dilihat dan menjadi perintah Jokowi adalah penurunan penambahan angka kematian pada hari-hari mendatang.

Dalam rapat terbatas pada awal pekan ini, Jokowi menyebut angka kematian akibat Covid-19 mengalami penurunan. Tingkat rata-rata kematian Covid-19 di Indonesia turun dari 4,33 persen pada Agustus menjadi 3,77 persen pada September.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya