Panggung PBB Dan Dunia Yang Saling Bergantung

PIDATO. Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75, yang digelar secara virtual, para pemimpin negara-negara di dunia berkesempatan menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Tidak terkecuali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), penampilan ini sekaligus merupakan pidato pertamanya pada forum tersebut.

Beberapa pemimpin negara lain seperti Donald Trump (Amerika Serikat) dan Xi Jinping (China) juga menyampaikan pidatonya. Bukan hanya itu, bahkan Boyband asal Korea (BTS) juga mengemukakan suaranya di acara global tersebut.

Penting untuk menangkap pesan pidato yang disampaikan oleh para pemimpin tersebut, terutama melihat peta pengaruh dan relasi internasional.

Termasuk, menafsir poin-poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi, tidak hanya dalam konteks percaturan hubungan multilateral dunia, tetapi sekaligus melihat implikasi logis dari wacana yang diutarakan pada ruang wilayah domestik. Dunia menjadi semakin terhubung melalui globalisasi dan jaringan internet, tidak bisa dihindari, termasuk konsekuensi pandemi.

Sebagian kalangan di tanah air gegap gempita melihat Presiden Jokowi tampil dalam video yang ditayangkan di New York pada rapat virtual PBB tersebut.

Bahkan melalui tanda pagar yang bergema di media sosial, mengusulkan Jokowi untuk menjadi the next Sekjen PBB. Tentu perlu dipertimbangkan. Tetapi hal terpentingnya, tetap terletak pada materi yang dibawakan Jokowi dalam video pidato berdurasi sekitar 10 menit itu.

Kepentingan Bersama

Imajinasi keberadaan sebuah badan dunia, seperti PBB yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di dunia, merupakan tujuan bersama. Dan dalam hal itu, Jokowi memandang peran kelembagaan yang dimainkan oleh PBB belum benar-benar sampai pada maksud tersebut.

Di antaranya terkait isu Palestina. Diktum politik luar negeri bebas aktif, menjadikan Indonesia menjadi bridge builder yang menyelaraskan pada tujuan terciptanya perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan bersama sebagai warga dunia. Prinsip yang disampaikan Jokowi menjadi menarik. No one, no country should be left behind, jangan sampai ada yang tertinggal.

Karena itu, PBB memerlukan reformasi dan revitalisasi. Sulit membayangkan sebuah organisasi yang menggunakan label atas nama dunia, yang dibentuk pasca-Perang Dunia kedua itu bebas dari kepentingan tertentu. Terlebih tekanan dari negara maju dan adidaya, memang seharusnya lembaga PBB secara ideal melepaskan diri serta terbebas dari intervensi.

Bila berkaca pada rivalitas Trump dan Jinping, representasi dua negara superpower, terlihat bagaimana upaya masing-masing dalam menguatkan posisi dan peran serta pengaruh di tingkat dunia. Pun menggunakan panggung PBB, sebagai medium berkonflik.

Bila hal itu tidak bisa dijembatani dengan baik, bukan tidak mungkin seperti kata pepatah: gajah saling bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah.

Seruan membangun kolaborasi dan bukan hegemoni, adalah anjuran yang masuk dalam logika membangun perdamaian dunia. Selain itu ajakan menguatkan solidaritas lebih dari sekadar mempertunjukan superioritas, mengandaikan kesetaraan dan kesejajaran posisi antar negara, bukan dalam posisi yang asimetris.

Sikap dalam pidato Jokowi tersebut seolah meneruskan pesan untuk menjadi penyeimbang dunia, melalui corak pandangan nonblok dalam konferensi Asia Afrika.

Menuntaskan Pandemi

Di bagian kedua dari tema besar pidato Jokowi berbicara tentang wabah Covid-19 dan tantangan dunia. Catatan yang disampaikan seputar keberadaan vaksin sebagai game changer, sehingga dibutuhkan kemampuan bekerjasama untuk memastikan terjadinya kesetaraan akses.

Lebih jauh, Jokowi berbicara tentang tata kelola kesehatan dunia, dengan prioritas kesehatan warga dunia. Pada konteks tersebut, istilah yang diajukan terkesan impresif, no one is safe until everyone is, kita hanya akan mampu selamat dari ancaman wabah, jika memberikan penekanan pada keamanan lingkungan kolektif bersama.

Pada lingkup pidato di bagian ini, sesungguhnya banyak hal yang juga perlu dikoreksi pada persoalan penanganan pandemi di tingkat nasional.

Indikasinya sampai saat ini masih terkategori "lampu merah" baik dalam hal penanganan aspek kesehatan, maupun dampak pandemi terhadap sektor ekonomi. Bila mengacu pada pernyataan dalam pidato tersebut, maka faktor fundamental penanganan pandemi terletak pada kepentingan keselamatan hidup manusia.

Hal ini memunculkan wajah ambigu dari kepemimpinan di dalam negeri, dalam upayanya mengatasi penularan wabah. Format tim berubah-ubah dari Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas, bahkan dengan upaya tim khusus percepatan di beberapa wilayah tertentu, di mana justru leading sector yang membawahinya berada pada otoritas wilayah kementerian perekonomian.

Mengacu kajian Ben Bland 2020, situasi ini memperlihatkan situasi kontradiksi kepemimpinan.

Upaya untuk menempatkan vaksin sebagai faktor penentu yang menjadi pengubah peta pandemi, selayaknya menjadi game changer, seakan membuat kita menggantungkan diri pada seutas tali yang rapuh, karena penelitian vaksin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dengan tingkat potensi kegagalan percobaan bervariasi.

Kita boleh berharap pada vaksin, tetapi tidak seharusnya mengabaikan hal-hal lain, sebagaimana edukasi dan literasi protokol kesehatan. Termasuk menguatkan kapasitas pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) serta penanganan (treatment).

Dibutuhkan kebijakan yang efektif guna menangani pandemi, dan efisien dalam memperhatikan penggunaan sumberdaya yang dimiliki.
Pada kajian kebijakan publik, diupayakan untuk menghindari terjadinya (i) kesalahan dalam mengambil keputusan kebijakan, manakala tidak berpijak pada basis data, fakta serta bukti yang valid, bahkan menolak prinsip-prinsip ilmiah, dan (ii) kebijakan yang tidak ditaati oleh publik, mengapa? dikarenakan hilangnya rasa kepercayaan (public trust), yang disebabkan oleh inkonsistensi kepemimpinan.

Ruang kebijakan publik, merentang dari persoalan publik (public matter), yang dirumuskan format solusinya menjadi kebijakan -policy, melalui ranah politik (politics).

Bandul pendulum geraknya dimulai dari kepentingan publik, bukan sebaliknya. Kita masih terheran dengan pilihan pelaksanaan Pilkada serentak yang menjadi domain politik, ketimbang berfokus pada alokasi tenaga, pikiran dan anggaran untuk mengatasi dengan segera persoalan pandemi.

Karena itu pernyataan no one is safe until everyone is, sesungguhnya berbalik dan menjadi titik refleksi internal bagi kepentingan domestik, bahwa upaya terbaik seharusnya dicurahkan untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia, lebih dari sekedar persoalan kalkulasi politik dan syahwat kekuasaan.
Semoga saja.

Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid