Berita

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade/Net

Politik

Demi Kelancaran Akses Internet, Andre Rosiade Desak Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 13:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keluhan jaringan internet yang lamban harus segera diatasi pemerintah. Salah satu caranya dengan segera menerbitkan regulasi over the top (OTT) asing.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengurai bahwa semakin bergantungnya masyarakat Indonesia dengan OTT asing membuat kecepatan jaringan internet di tanah air melambat.

Berdasarkan data yang dia terima, dominasi layanan OTT seperti Netflix memberatkan kualitas internet.


“Ujung-ujungnya keluhan masyakat dialamatkan kepada operator, padahal OTT yang membebani bandwidth operator hanya menumpang secara gratis," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/9).

Traffic Netflix dan layanan OTT telah memakan banyak bandwith internet, sehingga mengganggu internet publik di masa pandemi ini. Padahal internet publik juga sedang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, webinar, layanan kesehatan, perkantoran juga pemerintahan.

“Oleh sebab itu, saya mendesak kepada Kementerian BUMN untuk segera berkomunikasi dengan Kominfo dalam rangka menerbitkan regulasi terkait dengan OTT,” tegasnya.

Andre menilai, operator dalam negeri seperti Telkom dan lainnya sudah habis-habisan berinvestasi dalam rangka menyediakan jaringan hingga pelosok negeri, tetapi ternyata semua itu habis dimakan OTT yang tidak begitu banyak berkontribusi untuk kepentingan nasional. Buntutnya, internet menjadi lambat.

“Untuk itu, saya berharap terjadi kolaborasi antara operator dan OTT, sehingga terdapat pengaturan penggunaan bandwith yang seimbang, dengan demikian akan menguntungkan masyarakat secara umum, operator dan juga pelaku bisnis OTT,” tekan ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya