Berita

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade/Net

Politik

Demi Kelancaran Akses Internet, Andre Rosiade Desak Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 13:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keluhan jaringan internet yang lamban harus segera diatasi pemerintah. Salah satu caranya dengan segera menerbitkan regulasi over the top (OTT) asing.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengurai bahwa semakin bergantungnya masyarakat Indonesia dengan OTT asing membuat kecepatan jaringan internet di tanah air melambat.

Berdasarkan data yang dia terima, dominasi layanan OTT seperti Netflix memberatkan kualitas internet.


“Ujung-ujungnya keluhan masyakat dialamatkan kepada operator, padahal OTT yang membebani bandwidth operator hanya menumpang secara gratis," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/9).

Traffic Netflix dan layanan OTT telah memakan banyak bandwith internet, sehingga mengganggu internet publik di masa pandemi ini. Padahal internet publik juga sedang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, webinar, layanan kesehatan, perkantoran juga pemerintahan.

“Oleh sebab itu, saya mendesak kepada Kementerian BUMN untuk segera berkomunikasi dengan Kominfo dalam rangka menerbitkan regulasi terkait dengan OTT,” tegasnya.

Andre menilai, operator dalam negeri seperti Telkom dan lainnya sudah habis-habisan berinvestasi dalam rangka menyediakan jaringan hingga pelosok negeri, tetapi ternyata semua itu habis dimakan OTT yang tidak begitu banyak berkontribusi untuk kepentingan nasional. Buntutnya, internet menjadi lambat.

“Untuk itu, saya berharap terjadi kolaborasi antara operator dan OTT, sehingga terdapat pengaturan penggunaan bandwith yang seimbang, dengan demikian akan menguntungkan masyarakat secara umum, operator dan juga pelaku bisnis OTT,” tekan ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya