Berita

Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto/Rep

Politik

Pemerintah Siapkan Perpres Pengadaan Dan Distribusi Vaksin Covid-19

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari infeksi Covid-19 melalui kekebalan buatan, atau biasa disebut vaksinasi, akan diatur melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah kini tengah menyusun Perpres yang terkait Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19.

"Terkait rencana vaksinasi, di mana rencana vaksinasi dipersiapkan. Pemerintah sudah menyiapkan Perpres," ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersam Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (28/9).


Selain mempersiapkan Perpres, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga mengatakan, Komite Kebijakan tengah mempersiapkan beberapa instrumen pendukung teknis vaksinasi untuk masyarakat.

"Kemudian roadmap terkait (pelaksanaan) vaksinasi, kemudian juga dashboard terkait tracing vaksin program," bebernya.

Terkait dengan Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, dijelaskan Airlangga di dalam slide persentasi, akan dibentuk sebuah tim teknis penyusunan roadmap.

Selain itu juga telah dilakukan review timeline penyusanan konsep. Kemudian juga didukung dengan penyusunan Permenkes, dan juga sinkronisasi komunikasi publik.

Sementara yang terkait dengan dashboard tracing vaksin program, akan dilakukan penyusunan one single data yang berbasis Pada data BPJS dan Disdukcapil. Selain itu juga telah diperoleh list parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin yang digunakan untuk upaya tracing. 

"Terkait dashboard tracing vaksin program, di mana nanti dalam vaksin tersebut perlu dilakukan tracing dan bagaimana efektifitasnya," sambung Airlangga.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi sudah dipersiapkan pemerintah, baik yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini maupun APBN tahun depan (2021).

"Ada kebutuhan dana vaksin untuk tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disiapkan Rp 18 triliun," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya