Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok/Net
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengungkap bahwa normalisasi hubungan antara negaranya dan Israel tidak semudah yang dipikirkan.
Hamdok mengatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel adalah masalah 'rumit' yang membutuhkan perdebatan luas di dalam masyarakat.
Seperti diketahui, awal bulan ini Israel telah menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS untuk menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga ingin Sudan menyusul langkah UEA dan Bahrain. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bahkan sudah melakukan usaha untuk mendorong kesepakatan itu dengan mengunjungi Khartoum pada Agustus lalu.
Ekonomi Sudan berada dalam krisis, sebagian karena sanksi yang dijatuhkan karena berada dalam daftar hitam AS sebagai negara yang diduga sponsor terorisme.
Pada hari Sabtu (26/9) Hamdok ditanyai oleh wartawan tentang dua masalah pencabutan sanksi AS dan normalisasi hubungan dengan sekutu Washington, Israel.
"Kami berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS dan mengatakan kepadanya 'mari kita pisahkan dua jalur'," kata Hamdok, berbicara di sela-sela konferensi ekonomi di Khartoum, seperti dikutip dari
AFP, Minggu (27/9).
“Kami berharap sukses dalam hal ini,†tambahnya.
Sudan secara teknis telah berperang dengan Israel selama beberapa dekade.
Hamdok mengepalai pemerintahan transisi, yang berkuasa setahun lalu setelah presiden Islam Omar al-Bashir digulingkan, menyatukan saingan lama ke dalam koalisi yang rapuh.
Menghapus Sudan dari daftar hitam AS adalah prioritas pemerintah saat ini, tetapi, sementara beberapa pemimpin mendukung kesepakatan politik dengan Israel, banyak pula yang menentangnya.
Kesepakatan apa pun dengan Israel dianggap berpotensi berisiko merusak persatuan politik Sudan yang rapuh.
"Ini adalah masalah yang memiliki banyak komplikasi lain. Itu membutuhkan diskusi mendalam di dalam masyarakat kita," kata Hamdok.
Sudan telah masuk dalam daftar hitam AS sejak 1993 karena dukungan Bashir untuk para jihadis, termasuk Osama bin Laden, yang tinggal di negara itu selama bertahun-tahun pada 1990-an sebelum menuju ke Afghanistan.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan kedaulatan transisi, mengatakan pada konferensi hari Sabtu bahwa ada 'kesempatan' untuk perubahan.
"Kita memiliki kesempatan untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, dan mencapai integrasi dalam komunitas global," kata Burhan.
