Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem saat bicara pada Sidang Umum PBB 2020/Net
Turki dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan kemanusiaan dengan menjadi pelopor utama terorisme. Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem, mengatakan Turki telah memfasilitasi masuknya puluhan ribu teroris asing ke Suriah.
Dalam pidato virtual di Sidang Majelis Umum PBB, al-Moallem tanpa ragu mengatakan rezim Turki merupakan dalang terorisme.
“Ketika kita berbicara tentang mendukung dan mengeksploitasi terorisme, rezim Turki saat ini memaksakan dirinya sebagai salah satu sponsor utama teroris di Suriah dan kawasan," ujar al-Moallem, seperti dikutip dari siaran video di laman resmi PBB.
"Rezim ini telah memfasilitasi masuknya puluhan ribu teroris asing ke Suriah dan masih memberikan segala bentuk dukungan kepada Jabhat al-Nusra dan organisasi-organisasi saudaranya. Teroris yang telah mengambil darah orang Suriah dan mempraktikkan kebijakan Turkifikasi dan pemindahan paksa di tanah yang dia tempati di Suriah," ujar al-Moallem.
Menurutnya, Turki tidak mematuhi hasil pertemuan Astana dan pemahaman Sochi tentang wilayah Idlib. Turki malah mentransfer ribuan teroris dan tentara bayaran, yang beberapa orang sebut sebagai" oposisi moderat "dari Suriah ke Libya, dan menyerang kedaulatan Irak.
"Turki memperdagangkan penderitaan para pengungsi untuk memeras negara-negara Eropa dan berusaha merampok sumber energi Mediterania. Turki saat ini telah menjadi rezim yang nakal dan berada di luar legitimasi internasional," katanya.
Al-Moallem juga menuding Ankara yang menyabotase pasokan air sehingga membahayakan nyawa warga sipil selama krisi Covid-19.
"Kebijakan dan tindakannya telah mengancam keamanan dan stabilitas seluruh kawasan, ini harus dihentikan," tegasnya.
Dalam pidatonya tu dia juga menguraikan penderitaan rakyat Suriah di bawah sanksi Caesar yang diberlakukan oleh AS di Suriah, menyerukan negara-negara internasional untuk campur tangan untuk mengakhiri isolasi pemerintah Damaskus ini, seperti dikutip dari
Haaretz, Minggu (27/9).
Pemerintah Suriah tidak akan menurunkan perlawanan dalam mengakhiri pendudukan dengan segala cara yang mungkin di bawah hukum internasional.
"Tindakan pasukan ini Turki yang dilakukan secara langsung atau melalui agen teroris mereka, milisi separatis, atau entitas yang dibuat dan tidak sah, adalah batal demi hukum, atau tanpa efek hukum," lanjutnya.
