Diadukan Ke Polisi Usai Demo Erick Thohir, Format Jakarta: Kami Makin Bersemangat

Pengaduan polisi yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Bangsa (FMPB) tidak menyurutkan niat Forum Masyarakat (Format) Jakarta untuk terus mengkritik kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.

Begitu tegas Humas Format Jakarta Sondang Hutagalung menanggapi pengaduan di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan: TBL/5704/IX/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 24 September 2020. Alasan pengaduan karena menggelar aksi di Kementerian BUMN dan memasang spanduk yang dianggap mengganggu konsentrasi kerja Erick Thohir.

Jangankan pengaduan, teror terhadap rekan seperjuangan juga tidak akan membuat gerakan ini melemah.

“Kawan seperjuangan kita dari Aliansi Rakyat Bali mengalami teror dengan perobekan spanduk dan baliho #ErickOut di beberapa tempat,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (27/9).

“Teror yang sama yang dulu juga sering dilakukan oleh Orde Baru pada spanduk spanduk yang kritis dan berbeda dari keinginan penguasa,” sambung Sondang.

Bagi Format Jakarta, pengaduan justru menjadi bukti bahwa Erick Thohir dan pendukungnya memang mewarisi mindset Orde Baru yang anti kritik dan anti demokrasi.

Dia memastikan peristiwa teror perusakan spanduk dan baliho, sambungnya tidak membuat takut.

“Bahkan sebaliknya kami semakin bersemangat untuk memastikan Erick Thohir turun dari jabatannya,” kata Sondang.

Bagi Format Jakarta, pengaduan dan perusakan spanduk telah mencoreng wajah dan mempermalukan Presiden Jokowi. Sebab orang akan ikut melihat bahwa kabinet Jokowi berisi orang-orang anti kritik.

Format Jakarta yang turut mendukung Presiden Jokowi di pilpres lalu bertekat untuk membersihkan lingkaran Jokowi dari orang-orang yang anti demokrasi dan melawan kelompok intoleran terhadap kritik dan perbedaan yang ada di keliling Jokowi.

Sebagai langkah nyata, Sondang mengimbau kepada setiap daerah bergerak membuat pengaduan ke polisi terhadap beberapa hal.

Pertama, mengadukan pernyataan Erick Thohir yang berisi kebohongan publik. Kemudian mengadukan kasus kasus pelanggaran HAM yang terindikasi terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh Erick Thohir. Lalu mengadukan kembali kasus terkait BUMN rekayasa industri.